Jakarta, Purnawarta – Beberapa temuan mencengangkan telah diungkapkan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) berkaitan dengan koperasi simpan pinjam (KSP) Indosurya.
Salah satu yang paling mengejutkan adalah, riwayat transaksi KSP Indosurya mencapai Rp 240 triliun secara total.
Dana tersebut ada yang mengalir ke 10 negara, namun Kepala PPATK Ivan Yustiavandana enggan merincinya.
Dia hanya menyebut salah satunya adalah Bermuda. Negara yang beken dikenal sebagai Tax Haven alias menerapkan pajak penghasilan yang rendah, bahkan penghapusan pajak.
“Total yang kita temukan dalam hasil transaksi saja kan hampir Rp 240 triliun lah. Terkait kasus itu (Indosurya). 10 negara kan banyak, ada Bermuda, ada tax haven, banyak lah,” kata Ivan dalam rapat dengan Komisi III DPR, Selasa (14/2/2023).
Selain itu menurut Ivan, PPTAK juga menemukan skema Ponzi yang dipakai Indosurya dalam mengelola dana nasabah. Parahnya lagi, PPATK menemukan dana nasabah ditransaksikan untuk pembelian jet hingga operasi plastik.
“Karena banyak dana nasabah itu dipakai, ditransaksikan ke perusahaan terafiliasi. Contohnya, dibelikan jet, dibayarkan yacht, lalu ada juga untuk kecantikan, operasi plastik, macem-macem. Artinya tidak murni dilakukan bisnis selayaknya koperasi,” terang Ivan merespons temuan itu.
Ivan menambahkan, PPATK telah menjalin komunikasi dengan pihak kejaksaan dan telah beberapa kali mengirimkan laporan analisa menyangkut kasus tersebut.
“Angkanya memang luar biasa besar. Kami menemukan dari satu bank saja ada nasabah sekitar 40 ribu nasabah. Kita punya sekian puluh atau belasan bank. Kalau ditanya apakah ada aliran ke luar negeri, ya PPATK mengikuti aliran sampai ke luar negeri,” tambahnya.
PPATK juga terus menjalin kerjasama dengan berbagai pihak antara lain Kementerian Sosial dan Kementerian Koperasi dalam menangani kasus-kasus pencucian uang oleh oknum KSP. PPATK tak segan memberhentikan aktivitas transaksi para pelaku pencucian uang.