Jakarta, Purna Warta – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membahas skenario baru terkait skema penyaluran subsidi BBM di era Prabowo Subianto. Rencananya, skema subsidi BBM akan diubah dari subsidi terhadap barang menjadi subsidi langsung kepada orang, yang akan disalurkan melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT).
Baca juga: Pramono Klaim Jakarta Berpotensi Masuk 50 Besar Kota Global Dunia
Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM, Agus Cahyono Adi, menjelaskan bahwa skema subsidi langsung seperti ini sebenarnya sudah lama direncanakan oleh pemerintah. “Rencana ini selalu masuk dalam Nota Keuangan setiap tahunnya. Namun, belum ditemukan mekanisme yang tepat untuk menjalankannya,” ujarnya di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat (4/10/2024).
Menurut Agus, rencana subsidi langsung dari pemerintah bertujuan agar subsidi BBM bisa lebih tepat sasaran, berpindah dari subsidi harga barang menjadi subsidi langsung kepada masyarakat. “Nota keuangan kita selama bertahun-tahun mengarah ke subsidi langsung. Dari subsidi harga ke subsidi orang. Itu terus dilanjutkan hingga ditemukan mekanisme yang pas,” jelasnya.
Agus menekankan bahwa BLT adalah salah satu bentuk dari subsidi langsung yang bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat. “BLT adalah konsep subsidi langsung agar daya beli masyarakat tetap terjaga,” tambahnya.
Setelah skema subsidi BBM ini diubah menjadi subsidi langsung, semua harga BBM nantinya akan dijual sesuai dengan harga keekonomiannya tanpa subsidi. “Harga BBM tidak dilepas ke pasar bebas, tetapi disesuaikan dengan harga keekonomian,” jelas Agus.
Baca juga: Ahok Ungkap Alasan Dirinya Tak Diutus Megawati Maju Pilkada Jakarta
Sebelumnya, Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Burhanuddin Abdullah, mengusulkan bahwa subsidi energi sebaiknya disalurkan melalui BLT. “Dengan data yang diperbaiki dan disempurnakan, transfer tunai langsung bisa diberikan kepada masyarakat miskin yang berhak, bukan lagi kepada komoditasnya,” ujar Burhanuddin dalam acara UOB Indonesia Economic Outlook 2025, Kamis (26/9/2024).
Ia menyoroti bahwa subsidi yang disalurkan melalui barang sering kali tidak tepat sasaran. Sebagai contoh, di beberapa daerah, masyarakat miskin tidak merasakan manfaat subsidi BBM. “Saat saya ke Solo tahun lalu, saya bertemu dengan pelanggan PLN golongan paling bawah yang hanya membayar sekitar Rp30.000 per bulan. Mereka tidak menikmati subsidi BBM karena tidak memiliki sepeda motor. Mereka hanya menggunakan satu tabung gas melon kecil untuk dua minggu,” jelasnya.