Jakarta, Purna Warta – Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada pengurangan pegawai di Kementerian BUMN meskipun terjadi pemotongan anggaran. Erick menjelaskan bahwa pagu anggaran Kementerian BUMN mengalami pemangkasan sebesar Rp 115,6 miliar dari total pagu awal 2025 yang berjumlah Rp 277,5 miliar, sehingga kini tersisa Rp 161,9 miliar.
Baca juga: Pembangunan IKN Tahap Kedua Tetap Berjalan Meski Ada Efisiensi Anggaran
“Sesuai dengan arahan Komisi VI, pengurangan pegawai (Kementerian BUMN) itu belum ada sampai hari ini, lalu office boy, satpam juga kita coba jaga dengan budget yang ada,” kata Erick dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Kamis (13/2/2025).
Erick juga memastikan bahwa fasilitas kepegawaian di Kementerian BUMN tetap dipertahankan, termasuk fasilitas klinik serta penitipan anak bagi pegawai.
“Karena kita tahu, kalau kita lihat ranking Kementerian BUMN masih kelas 2. Jadi karena kita tidak bisa naikkan tunjangan kinerja dan lain-lainnya. Ya kita proteksi fasilitas kepegawaian,” katanya.
Sebagai bagian dari langkah efisiensi, Kementerian BUMN mengurangi fasilitas pimpinan sebesar Rp 7 miliar.
“Salah satunya memang, kalau kita kedatangan tamu dari luar negeri biasanya kan suka tukeran suvenir itu yang kita beli dari UMKM, ya mohon maaf saat ini kita coba cari yang lebih affordable,” katanya.
Selain itu, pengurangan juga dilakukan pada perjalanan dinas dan frekuensi rapat langsung. Namun, Erick tetap optimistis bahwa program-program Kementerian BUMN akan berjalan sesuai rencana.
“Kita tetap optimis karena kalau kita lihat data-data yang ada, progres sampai hari ini kita masih berjalan dengan baik,” katanya.
Dengan anggaran efektif sebesar Rp 161,9 miliar, Erick mengusulkan kepada Kementerian Keuangan agar anggaran Kementerian BUMN 2025 ditingkatkan menjadi Rp 215 miliar.
“Alhamdulillah kemarin siang, kami coba mengusulkan kepada Kementerian Keuangan, tentu belum mendapatkan konfirmasi 100 persen. Tetapi mereka melihat usulan kami bukan mengada-ada. Memang batas minimum kami untuk beroperasional itu Rp 215 miliar,” katanya.
Erick menjelaskan bahwa usulan tersebut sudah mempertimbangkan berbagai pemangkasan anggaran, termasuk 54% pemotongan perjalanan dinas, 50% pengurangan biaya pengawasan BUMN, serta pengurangan fasilitas IT sebesar 41%.
“Sebenarnya sangat penting kalau kita tahu pengawasan itu menjadi konsekuensi yang harus dimaksimalkan,” katanya.
Selain itu, pengurangan juga terjadi pada Alat Tulis Kantor (ATK) hingga 90%, fasilitas pimpinan sebesar 70%, serta penyesuaian kendaraan dinas hingga 66%.
Baca juga: Tafsir Al-Misbah Segera Hadir dalam Bahasa Inggris, PSQ Rayakan 20 Tahun Perjalanan
“Lalu 66% penyesuaian kendaraan dinas, yang kemarin kami semua menyewa mobil listrik dan kami coba dengan mengganti yang lebih murah, dari mobil listrik menjadi hybrid. Tujuannya tadi listrik sekarang hybrid yang harganya bisa lebih murah sampai 66%,” katanya.
Tak hanya itu, Kementerian BUMN juga memangkas 43% anggaran kegiatan rapat dan seremonial, serta melakukan efisiensi pemakaian gedung hingga 39%.