Jakarta, Purna Warta – Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia, memaparkan rencana ambisius pemerintah mengenai program makan bergizi gratis yang sedang dirancang.
Baca juga: Demi Cegah Warga Main Judi Online, Pemkot Bogor Bentuk Satgas
Dalam diskusinya di depan Asosiasi Perusahaan Jasa Boga Indonesia di Kantor Kementerian Investasi/BKPM, Jakarta, Kamis (27/6/2024), Bahlil mengungkapkan dua aspek utama yang tengah dibahas dalam konsep program ini.
Pertama, Bahlil mengungkapkan bahwa ada peluang besar dalam pengembangan program makan bergizi gratis yang dirancang oleh pemerintah untuk masa depan. Salah satu isu yang sedang dipertimbangkan adalah siapa yang akan mengelola program ini.
“Ada kesempatan besar di sini. Pak Prabowo, dalam pemerintahan yang akan datang, berencana untuk menyediakan makan bergizi gratis. Sekarang kita sedang merumuskan apakah program ini akan dikelola oleh sekolah atau oleh pihak ketiga,” ungkapnya.
Bahlil juga menyampaikan bahwa pemerintah telah mengalokasikan anggaran signifikan untuk inisiatif ini.
“Pada tahun ini, sekitar Rp 70 triliun telah disetujui untuk program makan bergizi gratis. Dan kita menargetkan anggaran mencapai antara Rp 400 hingga 500 triliun pada tahun 2029, jika program ini berjalan sesuai rencana. Ini adalah tahap uji coba awal,” jelasnya.
Kedua, Bahlil menekankan bahwa menu makanan yang disediakan tidak akan seragam di seluruh wilayah Indonesia. Sebaliknya, program ini akan menyesuaikan dengan kekayaan pangan lokal di masing-masing daerah.
“Saya ingin berbagi bahwa jenis makanannya tidak akan seragam. Kita menyebutnya bergizi karena menyesuaikan dengan pangan lokal. Misalnya, di Papua mungkin akan lebih banyak ikan dibandingkan dengan daging sapi. Di Maluku, ikan juga mungkin lebih dominan, sementara di Jakarta bisa lebih banyak sapi. Di wilayah timur, mungkin sayur seperti daun katuk yang akan dominan. Setiap daerah memiliki keunggulan komparatifnya sendiri,” ujarnya.
Pendekatan yang bervariasi ini dimaksudkan untuk memastikan keadilan dan memanfaatkan potensi lokal di setiap wilayah di Indonesia. Bahlil memperingatkan bahwa penyediaan menu yang seragam dapat menciptakan monopoli dan menimbulkan masalah ekonomi.
Baca juga: Aturan Instansi Wajib Backup Data Akan Segera Berlaku Usai Terjadi Peretasan PDN
“Jika kita membuat menunya seragam, kita berisiko membangun konglomerasi baru. Oleh karena itu, kita mengembangkan konsep yang memastikan ada keadilan proporsional berdasarkan komoditas unggulan di setiap wilayah,” pungkasnya.
Dengan program makan bergizi gratis ini, pemerintah berharap tidak hanya meningkatkan gizi masyarakat tetapi juga mendukung perekonomian lokal melalui pemanfaatan sumber daya dan produk lokal.