Jakarta, Purna Warta – Sebanyak 68 kelurahan di Provinsi DKI Jakarta pada tahun ini telah dinyatakan sebagai Kelurahan Sadar Hukum oleh Kementerian Hukum dan HAM. Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna H Laoly mengatakan capaian tahun ini menjadi pelengkap yang menandakan seluruh kelurahan di Provinsi DKI Jakarta sadar hukum 100%.
Peresmian dihadiri oleh Yasonna bersama Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono di Sasono Langen Budhoyo Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, Jumat (6/10/2023). Pemberian penghargaan Anubhawa Sasana Kelurahan oleh Menteri Hukum dan HAM ini merupakan wujud apresiasi atas kelurahan yang telah memiliki kesadaran hukum di wilayah berdasarkan indikator penilaian Kelurahan Sadar Hukum. Proses penilaian dilakukan oleh tim penilai yang terdiri atas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota, serta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Kabupaten/Kota.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta Ibnu Chuldun mengungkapkan saat ini di wilayah DKI Jakarta sudah 267 kelurahan atau telah mencapai 100% kelurahan yang berpredikat sebagai Kelurahan Sadar Hukum.
“Hal ini tak lepas dari upaya pembinaan yang dilakukan oleh Para Penyuluh Hukum Kantor Wilayah yang bekerja sama dan bersinergi dengan BPHN. Pemprov DKI Jakarta serta Para Aparat Penegak Hukum dan stakeholder lainnya,” kata Ibnu Chuldun dalam keterangan tertulis, Jumat (6/10/2023).
Berdasarkan data yang diterima, capaian Kelurahan Sadar Hukum telah diraih sejak 2010, di mana pada 2010 sebanyak lima kelurahan berpredikat sadar hukum. Pada 2012, sebanyak 10 kelurahan diberi predikat sadar hukum, 2013 total ada 42 kelurahan berpredikat sadar hukum.
Lalu, pada 2015, sebanyak 32 kelurahan berpredikat sadar hukum, 2016 sebanyak 33 kelurahan, 2017 ada 29 kelurahan, 2018 ada 17 kelurahan, 2019 ada 31 kelurahan, dan pada 2023 bertambah 68 kelurahan lainnya, sehingga total seluruh kelurahan (267) telah berpredikat kelurahan sadar hukum.
Sementara itu, Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Pemprov DKI karena telah memberikan dukungan terhadap Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta dalam melaksanakan tugas dan fungsi, khususnya dalam program peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui Kelurahan Sadar Hukum.
Yasonna menyampaikan, pelaksanaan kegiatan peresmian 68 Kelurahan Sadar Hukum di DKI Jakarta tahun 2023 ini adalah suatu pencapaian besar dan wujud adanya sinergi antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta dan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Administrasi di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
“Hal ini sangatlah membanggakan dan DKI Jakarta menjadi Provinsi pertama di Indonesia dengan jumlah capaian 100% dalam pembentukan Kelurahan Sadar Hukum,” kata Yasonna.
Yasonna berharap peresmian ini dapat menjadi trigger untuk meningkatkan kinerja, integritas, dan kontribusi membangun hukum di Provinsi DKI Jakarta. Upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat dapat terus dilanjutkan dan ditingkatkan melalui pola pembangunan yang selaras dengan upaya meningkatkan perekonomian nasional dan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat sesuai dengan slogan Provinsi DKI Jakarta, yakni ‘Sukses Jakarta untuk Indonesia’.
Terakhir, Yasonna mengingatkan jajarannya untuk tetap melakukan pemantauan dan pembinaan berkelanjutan terhadap kelurahan yang telah berstatus Kelurahan Sadar Hukum.
“Tetaplah mengabdi untuk bangsa dan negara. Sukses Jakarta Sadar Hukum Warganya,” Tutup Yasonna.
Kegiatan peresmian Kelurahan Sadar Hukum ini juga dirangkaikan dengan pemberian penghargaan Paralegal Justice Award kepada 18 Lurah dan Restorative Justice Award kepada 3 Bintara Pembina Desa (Babinsa) dan 3 Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan penyelesaian masalah di luar pengadilan.
Yasonna turut melakukan penandatanganan Prasasti Kelurahan Sadar Hukum secara simbolis yang turut disaksikan oleh Heru Budi Hartono, Plh Sekretaris Jenderal Reynhard Silitonga dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta serta Para Wali Kota dan Bupati Kepulauan Seribu.
Itulah beberapa momen peresmian Kelurahan Sadar Hukum di wilayah DKI Jakarta oleh Menteri Hukum dan HAM yang juga dihadiri oleh beberapa tokoh penting di Jakarta.