Jakarta, Purna Warta – Direktur Eksekutif Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Armand Suparman, menilai bahwa digitalisasi pelayanan publik dapat menjadi langkah strategis untuk menghemat anggaran di tengah meningkatnya kekhawatiran akan krisis energi akibat konflik antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel.
“Tentu yang kita harapkan ya optimalisasi pelayanan publik,” kata Armand kepada Kompas.com melalui telepon, Jumat (27/3/2026).
Menurut Armand, optimalisasi pelayanan ini sejalan dengan rencana pemerintah yang tengah mempertimbangkan penerapan sistem kerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN). Dengan dukungan sistem digital yang memadai, pelayanan publik diharapkan tetap berjalan lancar tanpa hambatan, sekaligus memberikan fleksibilitas bagi para ASN dalam menjalankan tugasnya.
Ia juga menekankan pentingnya pemetaan sektor kerja untuk menentukan mana yang dapat dilakukan secara jarak jauh dan mana yang tetap membutuhkan kehadiran fisik di kantor.
“Misalnya bagian analisis, apakah itu analisis yang terkait dengan perencanaan kebijakan, atau yang terkait dengan administrasi tertentu ya, yang mestinya itu tidak harus ke kantor dan di sektor-sektor seperti ini ya bisa bekerja di rumah sepanjang minggu,” tutur Armand.
“Jadi faktor variabelnya itu bukan jumlah hari untuk bekerja tapi sektornya. Itu yang menurut saya perlu diperhatikan oleh pemerintah, terutama oleh pemerintah daerah,” imbuhnya.
Sementara itu, sektor-sektor esensial seperti layanan kesehatan, transportasi publik, sanitasi, penyediaan air bersih, serta pangan tetap harus menjadi prioritas utama dan dijalankan secara normal di lokasi kerja.
Selain penerapan WFH, Armand juga mendorong pemerintah untuk melakukan audit penggunaan energi di kantor-kantor pemerintahan. Ia menilai masih banyak potensi penghematan yang dapat dilakukan dari sisi tersebut.
Jika kebijakan kombinasi WFH dan WFO dapat diterapkan secara efektif, Armand optimistis sistem ini tidak hanya relevan dalam kondisi krisis energi, tetapi juga dapat diimplementasikan secara berkelanjutan sepanjang tahun.
Sebelumnya, Presiden Prabowo telah beberapa kali mengingatkan pentingnya efisiensi anggaran sebagai dampak dari konflik di Timur Tengah. Salah satu contoh yang disoroti adalah langkah Pakistan dalam melakukan penghematan, termasuk penerapan WFH bagi ASN serta wacana pemotongan gaji para menteri.