Jakarta, Purna Warta – Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Herman Khaeron, akhirnya buka suara menanggapi usulan Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, mengenai besaran ambang batas parlemen atau parliamentary threshold di angka 7 persen. Herman menilai bahwa keberadaan ambang batas ini memiliki peran krusial dalam upaya penyederhanaan partai politik di Indonesia.
“Saya berpendapat bahwa ambang batas parlemen ini penting untuk menyederhanakan sistem kepartaian dan menjaga stabilitas pemerintahan,” kata Herman kepada wartawan, Rabu (25/2/2026).
Kendati demikian, ia mengakui bahwa setiap partai politik memiliki hak dan pertimbangannya masing-masing dalam mengusulkan angka ambang batas. Terkait sikap partainya, Herman mengungkapkan bahwa Demokrat masih melakukan pengkajian mendalam terhadap wacana tersebut.
“Partai Demokrat belum menentukan ambang batas ideal berapa persen, apalagi ada keputusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya Nomor 116/PUU-XXI/2023 terkait ambang batas parlemen,” ujarnya.
Herman menambahkan, pembahasan mengenai pasal ambang batas dalam Undang-Undang Pemilu tidak bisa dilakukan secara parsial. Menurutnya, penting untuk mencermati putusan Mahkamah Konstitusi yang telah disebutkan, karena keputusan tersebut akan sangat memengaruhi penentuan besaran ambang batas ke depan.
“Kami belum ambil keputusan terkait ambang batas ini, namun untuk partai-partai lain silakan kami menghormatinya,” ujarnya.