Jakarta, Purna Warta – Badan Anggaran (Banggar) DPR RI telah menyetujui kenaikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 menjadi Rp 609,7 triliun atau 2,70% dari produk domestik bruto (PDB). Angka ini meningkat dari target awal sebesar Rp 522,8 triliun atau 2,29% PDB.
Baca juga: Luhut Anjurkan Penggunaan Bioetanol Dapat Gantikan Bensin
“Apakah laporan realisasi semester I dan prognosis semester II APBN 2024 dapat disetujui dan menjadi kesimpulan rapat kerja Banggar dengan pemerintah dan Bank Indonesia?” tanya Wakil Ketua Banggar Cucun Ahmad Syamsurijal pada Selasa (9/7/2024).
“Setuju,” jawab anggota rapat, disertai ketukan palu sebagai tanda persetujuan.
Pada kesempatan tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa kondisi APBN sangat dipengaruhi oleh situasi ekonomi global yang masih lemah, ketegangan geopolitik yang berlanjut, dan tren suku bunga global yang tinggi akibat kebijakan “higher for longer”.
Meski demikian, Sri Mulyani menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia masih cukup baik, dengan inflasi yang terkendali. Namun, nilai tukar rupiah mengalami tekanan, dengan rata-rata Rp 15.901 per dolar AS pada semester I-2024.
Selain itu, imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun juga mengalami peningkatan tekanan, tercatat pada level 6,85% rata-rata pada semester I-2024 akibat kebijakan suku bunga global yang tinggi.
Banggar DPR RI menyetujui tambahan belanja pemerintah untuk semester II-2024, termasuk alokasi Rp 11 triliun untuk bantuan pangan beras selama tiga bulan (Agustus, Oktober, dan Desember 2024). Subsidi pupuk juga mendapat tambahan anggaran sebesar Rp 24 triliun, serta peningkatan realisasi pinjaman luar negeri. Selain itu, Banggar DPR RI menyetujui penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp 100 triliun untuk menutup defisit anggaran yang timbul akibat penambahan belanja tersebut.
Baca juga: Jokowi Ucapkan Selamat ke Presiden Terpilih Iran, Ajak Jaga Perdamaian Dunia
“Untuk itu, akan digunakan SAL tahun sebelumnya sebesar Rp 100 triliun dan tambahan defisit yang berasal dari pinjaman luar negeri tidak memerlukan pembiayaan dalam bentuk SBN, sehingga penerbitan SBN dapat ditekan,” ujar Sri Mulyani.