Jakarta, Purna Warta – Banjir besar melanda Jawa Barat pekan lalu, dengan dampak terparah dirasakan di kawasan Puncak, Bekasi, Depok, dan Sukabumi. Peristiwa ini menyoroti permasalahan tata ruang dan alih fungsi lahan yang semakin memperburuk kondisi lingkungan.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengungkapkan bahwa salah satu penyebab utama banjir adalah perubahan fungsi lahan di daerah hulu. Lahan yang seharusnya menjadi kawasan resapan air telah beralih fungsi menjadi permukiman dan destinasi pariwisata.
Baca juga: .Begini Cara Menggunakan QRIS Tap
“Pertama di hulu, daerah resapan airnya terdiri dari kawasan gunung, hutan, dan area perkebunan itu berubah fungsi menjadi kawasan pemukiman elite, menjadi kawasan pariwisata yang itu menggerus area resapan air dengan jumlah yang cukup tinggi,” ujarnya dalam konferensi pers di kantor Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Jakarta, Rabu (13/2/2025).
Selain itu, alih fungsi lahan juga terjadi di sepanjang bantaran sungai, menyebabkan penyempitan dan pendangkalan daerah aliran sungai (DAS).
“Termasuk dulu banyak sekali rumah-rumah, perumahan-perumahan berizin, itu mengambil daerah aliran sungai sebagai bibir dari area perumahan itu,” tambahnya.
Di bagian hilir, rawa dan sawah yang sebelumnya berperan dalam penyerapan air kini banyak yang diurug dan dialihfungsikan menjadi kawasan permukiman.
“Kemudian yang ketiga, di daerah hilirnya itu juga banyak daerah rawa diurug, kemudian daerah sawah diurug, kemudian atau area persawahan di tengahnya, di tata ruangnya ada area pemukiman. Kemudian akhirnya banjirnya hampir 2,5 meter,” jelasnya.
Sebagai langkah penanggulangan, pemerintah provinsi akan mengeluarkan peraturan gubernur terkait larangan penggunaan lahan perkebunan, kehutanan, dan DAS untuk pembangunan.
“Kalau provinsi akan mengeluarkan peraturan gubernur tentang larangan penggunaan area perkebunan, kehutanan, dan daerah alir sungai, kemudian Pak Menteri (PKP Maruarar Sirait) juga akan mengeluarkan permen (peraturan menteri) yang masih dalam kajian,” ungkapnya.
Baca juga: THR PNS 2025 Cair 100%, tapi Tidak Semua Berhak Menerima
Pemerintah Jawa Barat juga berencana membahas perbaikan tata ruang di bantaran sungai bersama kementerian terkait dan mengusulkan penerapan desain rumah panggung untuk mengurangi risiko banjir di permukiman.
“Ini kita bekerja untuk mengamankan apa yang menjadi kebijakan pemimpin nasional kita Pak Prabowo, agar banjir tahun ini adalah banjir yang terakhir, dan tidak boleh lagi ada banjir berikutnya,” tutupnya.