Jakarta, Purna Warta – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Muhaimin Iskandar, yang akrab disapa Cak Imin, menyambut baik keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menyetarakan harga alat kesehatan (alkes) dan obat-obatan di Indonesia dengan negara-negara tetangga.
Baca juga: Menkes Tolak Pembahasan RUU POM, Buat DPR Berang
Namun, menurut Cak Imin, pemerintah seharusnya memastikan obat-obatan gratis bagi seluruh rakyat Indonesia.
Cak Imin di Jakarta pada Selasa, 2 Juli 2024 mengatakan “Bagus kalau harga alkes dan obat-obatan disetarakan. Tetapi, obat-obatan seharusnya gratis bagi rakyat. Itu adalah kewajiban negara untuk menjamin kesehatan warganya,”
Cak Imin juga menyoroti kekurangan jumlah dokter di Indonesia sebagai isu yang mendesak. Menurutnya, rekrutmen dokter harus menjadi fokus utama pemerintah saat ini.
“Jumlah dokter di negara kita masih kurang. Meskipun kita memiliki alkes dan obat-obatan yang memadai, jika dokter tidak cukup, akan tetap sulit. Mereka adalah yang paling tahu tentang dosis dan pengobatan yang tepat,” tambahnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengadakan rapat internal dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di Istana Presiden, Jakarta. Dalam rapat tersebut, Presiden Jokowi menekankan pentingnya menyamakan harga alkes dan obat-obatan dengan negara-negara tetangga, seperti Malaysia.
Menteri Budi mengungkapkan bahwa harga obat-obatan di Indonesia bisa mencapai lima kali lipat dari harga di Malaysia.
“Presiden ingin agar harga alkes dan obat-obatan setara dengan negara-negara tetangga. Saat ini, harga di Indonesia bisa tiga sampai lima kali lebih mahal dibandingkan Malaysia, antara 300 hingga 500 persen lebih tinggi,” jelasnya.
Budi juga mengemukakan bahwa Presiden Jokowi mendorong pembangunan industri alkes dalam negeri untuk menghadapi kemungkinan pandemi di masa depan. Menurutnya, harga yang tinggi dipengaruhi oleh inefisiensi dan tata kelola yang kurang baik.
Baca juga: Resmi: Terungkapnya Pelanggaran HAM AS Akan Mempercepat Kemundurannya
“Kita perlu transparansi dalam tata kelola dan proses pembelian alkes dan obat-obatan untuk menghindari kenaikan harga yang tidak masuk akal atau tidak perlu,” kata Budi.
Dengan langkah ini, diharapkan Indonesia bisa lebih efisien dalam pengadaan dan penentuan harga alkes serta obat-obatan, sehingga memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat.