Jakarta, Purna Warta – Bank Indonesia (BI) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Wilayah Sumatera meluncurkan inisiatif Aktivitas Sinergi Pengendalian Sumatera (Andalas), sebagai bagian dari Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).
Program ini berfokus pada sejumlah inovasi pengendalian harga untuk menjaga stabilitas harga dan ketahanan pangan.
“Kita perlu memperkuat koordinasi dan sinergi dalam pengendalian inflasi untuk menjaga stabilitas harga dan membangun ketahanan pangan. Inovasi pengendalian inflasi pangan harus dioptimalkan secara simultan dari hulu ke hilir, guna meningkatkan produktivitas dan memperluas distribusi,” ujar Deputi Gubernur Senior BI, Destry Damayanti, Jumat (17/5/2024).
Beberapa inovasi yang diperkenalkan termasuk Gerakan Tanam Cabai Merah dengan metode intensifikasi dan pertanian digital, yang berkolaborasi dengan TPID dan universitas setempat untuk meningkatkan produktivitas komoditas strategis. Selain itu, ada program Mobil Pasar Murah Tuntaskan Inflasi dan Rawan Pangan, yang bertujuan memperluas pasar murah ke daerah-daerah yang rawan pangan. Upaya lain mencakup optimalisasi efisiensi rantai pasok komoditas pangan di Sumatera.
Program inovasi GNPIP Wilayah Sumatera ini diharapkan dapat direplikasi oleh TPID lainnya untuk mendukung kemandirian daerah dan memperkuat ketahanan ekonomi. Inisiatif ini juga mencakup pengembangan data pangan strategis yang terintegrasi dan dimonitor oleh pemerintah daerah melalui dashboard, untuk memantau kondisi pasokan dan memperkuat Kerjasama Antar Daerah (KAD).
Bank Indonesia yakin bahwa sinergi seluruh TPID di Sumatera maupun nasional melalui kebijakan pengendalian inflasi yang adaptif dan inovatif secara berkelanjutan akan menjaga inflasi dalam target 2,5%±1% dan mempercepat pemulihan ekonomi.
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ferry Irawan, mengapresiasi langkah sinergi dan kolaborasi TPID Sumatera dalam menangani inflasi pangan. Namun, ketersediaan pasokan antar waktu dan wilayah masih menjadi tantangan utama.
Penggunaan teknologi budidaya, pemanfaatan sarana penyimpanan, perluasan kerjasama antar daerah, serta penguatan konektivitas antar wilayah perlu ditingkatkan untuk stabilitas harga. Pemerintah juga mendorong efisiensi distribusi melalui kebijakan insentif fiskal terkait Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) khususnya di sektor pertanian.
Pj Gubernur Riau, SF Hariyanto, menekankan bahwa GNPIP menunjukkan komitmen dan kerja sama TPID di berbagai tingkat wilayah dalam mengendalikan inflasi daerah. Riau, yang memiliki defisit neraca pangan, masih bergantung pada pasokan dari daerah lain. Meski demikian, TPID di Riau terus berupaya meningkatkan produksi lokal dan menjamin kecukupan pasokan dengan harga stabil dan terjangkau.