Jakarta, Purna Warta – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, merespons keluhan terkait tingginya harga tiket pesawat dengan menyiapkan langkah-langkah strategis untuk menurunkan harga tersebut.
Baca juga: Tim Prabowo Bantah Bakal Naikkan Rasio Utang Negara
“Kami telah menyiapkan beberapa langkah untuk efisiensi penerbangan dan penurunan harga tiket, termasuk evaluasi biaya operasional pesawat,” kata Luhut melalui akun Instagramnya pada Kamis (12/7/2024).
Luhut menjelaskan bahwa komponen biaya operasional terbesar, yaitu Cost Per Block Hour (CBH), perlu dianalisis secara rinci. Menurutnya, strategi pengurangan nilai CBH harus disesuaikan dengan jenis pesawat dan layanan penerbangan.
“Selain itu, kami juga berencana mempercepat kebijakan pembebasan Bea Masuk dan menghapus Lartas (Larangan dan Pembatasan) untuk barang impor tertentu yang diperlukan dalam perawatan pesawat, yang menyumbang 16 persen dari total biaya setelah avtur,” ujar Luhut.
Ia menambahkan bahwa mekanisme pengenaan tarif berdasarkan sektor rute berdampak pada pengenaan dua kali tarif PPN, Iuran Wajib Jasa Raharja (IWJR), dan Passenger Service Charge (PSC) bagi penumpang yang melakukan transfer atau ganti pesawat. Oleh karena itu, perhitungan tarif perlu disesuaikan berdasarkan biaya operasional maskapai per jam terbang.
“Mekanisme tarif yang berdasarkan sektor rute berimplikasi pada pengenaan dua kali PPN, IWJR, dan PSC bagi penumpang yang melakukan transfer atau ganti pesawat. Mekanisme perhitungan tarif perlu disesuaikan dengan biaya operasional maskapai per jam terbang untuk mengurangi beban biaya pada tiket penerbangan,” jelas Luhut.
Selain itu, Luhut menyoroti pentingnya pendapatan kargo bagi maskapai, yang seringkali terabaikan. Menurutnya, pendapatan kargo bisa dipertimbangkan dalam menentukan tarif batas atas. Pemerintah juga tengah mengkaji insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk beberapa destinasi prioritas.
Baca juga: Iran Tolak Tuduhan NATO Pasok Rudal Balistik ke Rusia Untuk Perang di Ukraina
“Kami juga akan mengevaluasi peran pendapatan kargo terhadap pendapatan maskapai, yang seringkali terabaikan. Ini bisa menjadi faktor dalam menentukan tarif batas atas. Selain itu, kami akan mengkaji peluang insentif PPN DTP untuk beberapa destinasi prioritas,” tambahnya.
Luhut menekankan bahwa semua langkah ini akan dikoordinasikan oleh Komite Supervisi Harga Tiket Angkutan Penerbangan Nasional, yang akan mengevaluasi harga tiket pesawat secara bulanan.
“Sejak rapat ini dilaksanakan, seluruh langkah tersebut akan dipimpin oleh Komite Supervisi Harga Tiket Angkutan Penerbangan Nasional, yang akan mengevaluasi harga tiket pesawat setiap bulannya,” tutup Luhut.