Jakarta, Purna Warta – Ishfah Abidal Aziz sebagai Ketua PBNU memberikan pernyataan balasan kepada Ketua DPP Partai NasDem Effendy Choirie atau Gus Choi yang menyebut PBNU tidak dapat melarang warganya untuk berpartai. Menurut Ishfah, Gus Choi tidak memahami secara menyeluruh pesan yang disampaikan PBNU.
“Cak Effendy Choirie ini tidak memahami secara utuh pesan dan kebijakan dari PBNU terkait dengan dinamika politik saat ini. Poin utamanya adalah bahwa aspirasi politik warga NU itu tersebar di berbagai partai politik, tidak hanya di satu partai, oleh karena itu menjadi kewajiban bagi kepengurusan NU di seluruh tingkat kepengurusan untuk memberikan perlindungan terhadap seluruh aspirasi politik warga NU,” kata Ishfah dalam keterangannya, Rabu (6/9/2023).
Ishfah menjelaskan salah satu tanggung jawab kepengurusan NU adalah untuk memberikan perlindungan kepada warga dan organisasi NU. Menurut dia, jika ada upaya dari pihak-pihak tertentu yang membuat kesan seolah NU hanya milik satu partai, hal itu tidak sesuai dengan arah kebijakan NU.
“NU adalah milik bangsa Indonesia, karya besar yang hadir dari perjuangan para kiai, pondok pesantren, dan bangsa Indonesia,” ujar Ishfah.
Ishfah mengaku tak masalah bila seseorang mengekspresikan aspirasi politiknya. Namun dia mewanti-wanti agar aspirasi politik itu tidak disampaikan dengan menggunakan simbol-simbol NU.
“PBNU juga menegaskan, silakan mengekspresikan aspirasi politik, tapi jangan menggunakan simbol-simbol NU, karena NU itu hadir bukan untuk berpolitik praktis, tapi untuk menciptakan kemaslahatan masyarakat, kemajuan bangsa, dan ketinggian harkat dan martabat kemanusiaan,” ujar dia.
Dia menjelaskan berpolitik bagi NU harus dilakukan untuk memperkokoh konsensus nasional. Selain itu, kata Ishfah, politik juga harus dilakukan sesuai dengan akhlak karimah sebagaimana ajaran Islam Ahlussunah wal Jamaah.
“Jadi jangan terjebak dengan ‘gaya; berpolitik pihak tertentu, yang menggunakan identitas agama untuk meraih kepentingannya, yang berpotensi memunculkan pembelahan dan fragmentasi di kalangan masyarakat,” ujar Ishfah.
Gus Choi sebelumnya mengatakan PBNU tidak dapat melarang warganya untuk berpartai. Gus Choi menilai warga NU dapat mendukung parpol mana saja.
“Jadi NU itu ada dua, istilah yang berkembang di dalam NU itu. Ada NU struktural, NU kultural. NU kultural itu disebut warga Nahdliyin, warga Nahdliyin itu diperbolehkan, bahkan dengan NU-nya juga dengan strukturalnya juga, itu khitoh,” kata Gus Choi di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Selasa (5/9).
“Jadi NU itu punya khitoh, artinya apa? Artinya seluruh warganya boleh mendukung partai politik apapun, ikut koalisi capres-cawapres siapa pun itu boleh, dengan pedoman ada sembilan pokok pedoman perpolitikan Nahdlatul Ulama,” sambungnya.
Sebab itu, dia menekankan jika warga NU bebas memilih untuk berkoalisi dengan siapa pun. Gus Choi mengatakan tak ada larangan warga NU untuk berpartai dan berkoalisi.
“Sehingga, warga NU bebas, mau ke mana bebas. Jadi PBNU nggak bisa melarang warganya, kadernya untuk berpartai dengan partai apa, koalisi dengan siapa, itu nggak ada larang, itu bebas,” ungkap dia.
Begitu pun, kata Gus Choi, dengan Cak Imin. Dia meminta untuk tidak ada cemoohan lagi terkait politik kepada Cak Imin.
“Termasuk Cak Imin, harus dibebaskan, tidak boleh lagi didistorsi-distorsi, tidak boleh lagi dicemooh-cemooh, itu hak dia. Apalagi dia pemimpin partai yang dilahirkan dari rahim Nahdlatul Ulama, dia punya hak yang sah,” jelasnya.
Itulah pernyataan yang saling dilontarkan oleh kedua tokoh yang masing-masing dari Partai NasDem dan PBNU terkait persoalan NU dan perpolitikan Indonesia.