Jakarta, Purna Warta – Pemerintah berencana mengatur pembelian BBM subsidi agar lebih tepat sasaran, namun rencana tersebut hingga kini belum terealisasi.
Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menyatakan bahwa pengaturan BBM subsidi masih dalam tahap pembahasan. Menurutnya, aturan yang akan dikeluarkan nantinya harus mencerminkan prinsip keadilan.
Baca juga: RI Buka Keran Ekspor Pasir Laut, Asosiasi Nelayan Peringatkan Kerusakan Lingkungan
“Saat ini, pembahasan terkait BBM subsidi masih berlangsung. Kami ingin memastikan bahwa aturan yang diterapkan benar-benar mencerminkan keadilan,” ujarnya di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (20/9/2024).
Ia menjelaskan bahwa keadilan yang dimaksud adalah agar subsidi BBM tepat sasaran. Lebih lanjut, Bahlil menambahkan bahwa formula pengaturan BBM subsidi akan menyentuh petani dan nelayan.
“Formulanya harus sampai ke tingkat petani dan nelayan. Saat ini, kami sedang menyusun rencana tersebut, dan nanti setelah selesai, saya akan sampaikan,” tambahnya.
Ketika ditanya apakah pengaturan ini akan diterapkan pada 1 Oktober, Bahlil menyatakan keraguannya. “Perasaan saya, belum akan diterapkan,” katanya.
Selain itu, ketika ditanya apakah kebijakan ini akan diberlakukan di masa pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto, Bahlil menjawab belum dapat memastikannya.
“Saya belum tahu, keputusan akan diambil pada waktu yang tepat,” tutupnya.