PurnaWarta — Peristiwa kritikan BEM UI pada Presiden Jokowi undang banyak opini dari berbagai pihak termasuk salah satu cendekiawan muslim Indonesia, Prof Azyumardi Azra. Ia menyambut baik kritikan yang diberikan oleh BEM UI.
Ia menilai kritikan sebagaimana disampaikan BEM UI sangat diperlukan di tengah disorientasi oligarki politik.
“Kritik mereka, seperti yang disuarakan BEM UI, adalah imbauan dan kekuatan moral yang kian langka keluar dari menara gading. Kita memerlukan semakin banyak kritisisme di tengah disrupsi dan disorientasi oligarki politik dinasti nepotis dewasa ini,” ujar Azyumardi dalam akun twitter @Prof_Azyumardi.
Azyumardi yang juga merupakan pelopor Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta ini mengkritik langkah rektorat UI yang justru memanggil sejumlah pengurus BEM UI karena kritik yang disampaikan. Menurut dia, tindakan tersebut kontraproduktif bagi kehidupan saat ini.
“Langkah perguruan tinggi menertibkan kebebasan kepemimpinan mahasiswa untuk beraspirasi dan mengkritik penguasa jelas tidak pada tempatnya dan kontraproduktif bagi kehidupan hari ini dan masa depan Indonesia yang lebih baik,” kata dia.
Dukungan terhadap sikap BEM UI juga disampaikan oleh Jaringan Gusdurian. Menurut mereka, kritik terhadap penguasa merupakan hal lazim di negara yang menganut sistem demokrasi. Terlebih kritik disampaikan oleh elemen kampus yang notabene menjadi elemen penting bagi demokrasi.
“Kritik kepada penguasa adalah hal yang lazim dan harus ada di negara demokrasi. Karena konstitusi menjamin kebebasan berpendapat dan berpikir. Kampus sebagai salah satu elemen penting demokrasi (dan miniaturnya) harus menjadi contoh praktik baik demokrasi, bukan sebaliknya,” ungkapnya sebagaimana termuat dalam akun twitter @GUSDURians, Senin (28/6). Direktur Nasional Gusdurian Network Indonesia (GNI) Alissa Wahid sudah memberi izin CNNIndonesia.com untuk mengutip cuitan dimaksud.
Dalam unggahannya, Gusdurian turut menyoroti dugaan peretasan yang dialami oleh sejumlah pengurus BEM UI. Mereka berpendapat peretasan itu sebagai bentuk pembungkaman.
“Peretasan seperti ini adalah bentuk pembungkaman digital yang sama bahayanya dengan pembredelan media dan pelarangan diskusi di masa Orde Baru. Kan mereka sebar kebencian? Wait. Critical thinking bukanlah hate speech,” tandasnya.
Sebelumnya, BEM UI mengkritik Jokowi lantaran sering mengobral janji manis yang kerap tidak direalisasikan. Jokowi dicap sebagai The King of Lip Service alias Raja Membual.
Kritikan itu disampaikan melalui postingan BEM UI di twitter dan mendapat respons beragam dari warga net atau netizen. Mereka menyoroti topik terkait pernyataan Jokowi rindu didemo, revisi UU ITE hingga isu penguatan KPK.
Kritikan itu berujung kepada pemanggilan sejumlah pengurus BEM UI oleh Direktur Kemahasiswaan UI, Tito Latif Indra. Dalam pertemuan itu, UI ingin mendapat keterangan langsung dari mahasiswa terkait postingan yang berisi kritikan terhadap kepala negara.
Pihak UI akan membawa hal ini ke meja pimpinan sebelum menentukan tindak lanjut. Adapun Tito belum memberikan tanggapan terkait polemik ini hingga berita ditulis.