Jakarta, Purna Warta – Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Oman Rohman Rakinda, menyampaikan keheranannya atas pembayaran iuran BPJS Kesehatan pengusaha Harvey Moeis dan aktris Sandra Dewi oleh Pemprov DKI Jakarta. Keduanya tercatat sebagai peserta penerima bantuan iuran (PBI). Menurut Oman, Harvey Moeis seharusnya membayar iuran sendiri.
Baca juga: Erick Thohir Siapkan Pemangkasan Jumlah BUMN
“Heran juga, masa sekelas pengusaha, BPJS-nya dibayari Pemprov. Seharusnya bayar sendiri,” kata Oman kepada wartawan, Selasa (31/12/2024).
Oman menyoroti bantuan yang tidak tepat sasaran terkait pembayaran iuran BPJS untuk pasangan tersebut. Ia menegaskan, hanya warga yang membutuhkan yang layak menjadi penerima bantuan iuran.
“Bantuannya jadi tidak tepat sasaran, harus ada validasi menyeluruh terhadap data penerima PBI, hanya masyarakat dengan kriteria membutuhkan saja yang harusnya dapat,” kata dia.
Anggota DPRD DKI itu mendesak Pemprov DKI Jakarta untuk segera melakukan validasi ulang terhadap data penerima bantuan BPJS Kesehatan. Oman juga meminta agar dilakukan penghapusan nama-nama warga yang dinilai tidak layak menerima bantuan iuran tersebut.
“Saya mendukung dan mendesak agar segera validasi dan cleansing data penerima PBI,” pungkasnya.
Senada dengan Oman, anggota Komisi E DPRD DKI dari Fraksi PKS, Abdul Aziz, menekankan pentingnya akuntabilitas data penerima BPJS Kesehatan. Aziz meminta Pemprov DKI segera memperbaiki dan mengaudit data penerima PBI.
“Data BPJS harus akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan pada masyarakat. Kami berharap Pemda DKI dapat segera menindaklanjuti temuan ini sebagai pemicu untuk melakukan audit seluruh data PBI,” kata Aziz dihubungi terpisah.
Baca juga: Sri Mulyani Umumkan Daftar Barang Mewah yang Kena PPN 12%
Aziz juga menegaskan agar nama-nama orang mampu yang menerima BPJS Kesehatan melalui skema PBI segera dihapuskan dari daftar.
“Data yang seperti ini harus segera dibersihkan dari PBI agar PBI dapat dimanfaatkan oleh orang-orang yang benar-benar membutuhkan,” tutur dia.