Jakarta, Purna Warta – Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mempercepat proses tender proyek. Dia ingin kontrak semua paket pekerjaan sudah diteken pada kuartal I 2021.
Hal ini disampaikan Jokowi saat sambutan Penandatanganan Kontrak Paket Tender/Seleksi Dini dari Istana Kepresidenan, Bogor, Jumat (15/1/2021).
“Saya minta kepada Menteri PUPR dilakukan percepatan, sehingga di kuartal I semua paket sudah ditenderkan sudah ditandatangani kontraknya,” ujar Jokowi melalui Youtube Sekretariat Presiden.
“Ini penting dalam rangka menggerakkan pertumbuhan ekonomi nasional kita,” sambung dia.
Dia mencatat sisa paket pekerjaan infrastruktur di Kementerian PUPR masih cukup banyak. Jokowi mengatakan setidaknya ada 209 paket pekerjaan senilai Rp 2,1 triliun telah selesai tender per 15 Januari 2021.
“982 paket dengan nilai Rp 12,5 triliun telah selesai tender dan telah siap ditandatangani pada hari ini dan tadi sudah dilakukan,” kata Jokowi.
Kepala Negara itu menuturkan dengan bekerja lebih cepat, maka bisa memberikan daya ungkit pada pertumbuhan ekonomi.
Pasalnya, pertumbuhan ekonomi di tahun 2020 mengalami kontraksi yang cukup dalam.
Bahkan sempat turun di minus 5,32 di Kuartal kedua 2020 dan membaik menjadi minus 3,49 persen di Kuartal ketiga 2020.
“Meskipun minus, tapi membaik dan kita berharap di Kuartal keempat 2020 dan Kuartal pertama 2021 pertumbuhan ekonomi negara kita mengalami rebound, mengalami pemulihan kembali,” ucap dia
Jokowi kembali mengingatkan bahwa kuncinya yakni kecepatan dalam bekerja. terlebih di masa pandemi ini.
Kata Jokowi, banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan. Sehingga kecepatan mengeksekusi proyek-proyek harus segera dilakukan.
“Seperti sekarang, saat masyarakat banyak yang kehilangan pekerjaan, kecepatan kita mengeksekusi pekerjaan terutama proyek-proyek yang padat karya sangat dinantikan dan sangat membantu meringankan beban massyarakat terutama menyediakan lapangan pekerjaan yang banyak,” kata Jokowi.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menegaskan meski bekerja cepat, tidak boleh mengabaikan tata kelola. Prosesnya kata Jokowi harus dilakukan secara transparan dan sesuai aturan.
“Walau kita bekerja cepat dengan cara-cara smart shortcut tidak berarti kita mengabaikan tata kelola, kita mengabaikan governance, ini tidak boleh. Prosesnya harus benar, harus transparan, sesuai aturan dan juga yang paling penting outcomenya juga betul-betul dijaga agar memiliki dampak yang signifikan pada pemulihan ekonomi negara kita,” katanya menambahkan.
Baca juga: Orang Pertama yang Disuntik Vaksin, Jokowi: Ngga Terasa Apa-apa