Jakarta, Purnawarta – Dua pilihan diberikan kepada warga yang terdampak oleh program normalisasi Kali Ciliwung oleh Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.
Penawaran dua pilihan tersebut akan diberikan ketika proses pembebasan lahan dalam proyek normalisasi berlangsung.
Heru memerinci opsi pertama adalah memberikan ganti untung kepada pemilik alas hak yang berada di pinggiran kali. Sebagai informasi, alas hak ini merupakan salah satu syarat untuk mengajukan permohonan hak atas tanah.
“Kami memiliki dua opsi. Pertama, warga yang masih memiliki lahan dan alas haknya di pinggir kali akan diganti untung,” kata Heru Budi di Balai Kota DKI Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (8/11/2022).
Sedangkan opsi kedua ialah menawari warga pindah ke rumah susun (rusun) yang disiapkan oleh DKI. Heru berujar opsi kedua ini diterapkan kepada warga yang tak memiliki alas hak, seperti penghuni bedeng pinggiran kali.
“Kedua, bagi warga yang tinggal di bantaran kali dan tidak memiliki alas hak, kami pindahkan ke rusun,” terangnya.
Eks Wali Kota Jakarta Utara itu menyampaikan saat ini dia berfokus merampungkan normalisasi di kawasan Jakarta Timur dan Jakarta Selatan. Menurutnya, dua wilayah ini membutuhkan upaya pengendalian banjir. Selama mengamban tugas Pj Gubernur, ia menargetkan normalisasi Ciliwung dapat terealiassi sepanjang 4,8 kilometer.
Pemprov DKI pun tahun depan menganggarkan Rp 700 miliar untuk pembebasan lahan normalisasi Ciliwung. Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta Yusmada Faizal menerangkan total pembebasan lahan yang ditargetkan adalah 6,45 hektare. Kelurahan yang akan dilakukan pembebasan lahan ialah, pertama, Kelurahan Cawang, Kramat Jati, 2,25 hektare.
Kemudian, Kelurahan Rawajati, Pancoran, yang kebutuhan pembebasan lahannya sebanyak 1,5 hektare. Lalu Kelurahan Cililitan, Kramat Jati, sebanyak 0,8 hektare; serta di Kelurahan Kampung Melayu, Jatinegara, sebanyak 1,95 hektare.
“Itu sasaran kita untuk 2023. Pembebasan semua dari pemda, pusat fisiknya,” kata Yusmada, Selasa (1/11) lalu.
Prioritas proyek ini sementara terfokus pada empat kelurahan terlebih dahulu, baru pada tahun berikutnya akan direalisasikan sebanyak tujuh kelurahan prioritas. Pembebasan lahan itu adalah termasuk dari tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah.