Purna Warta – Kementerian Agama (Kemenag) buka suara terkait konvoi viral kelompok Khilafatul Muslimin di sejumlah wilayah mulai dari kawasan Jaktim hingga Jateng. Kemenag menyebut konsep negara khilafah tidak mungkin diterapkan di Indonesia.
“Jadi karena konsep negara khilafah ini kan tidak mungkin lah di Indonesia,” kata Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag, Kamaruddin Amin, Rabu (1/6/).
Ia menjelaskan negara Indonesia memiliki keragaman latar belakang agama, selain itu telah di sepakati pula dasar negara UUD 1945 dan ideologi Pancasila oleh pendiri bangsa. Oleh karena itu, ia menilai negara khilafah tidak mungkin di Indonesia.
“Pertama kita sudah punya konstitusi yang namanya pancasila dan UUD yang menjadi kesepakatan pendiri bangsa, kita terus menerus bukan mengkampanyekan tapi mensosialisasikan mengarusutamakan dari seluruh struktur Kementerian Agama dari pusat ke daerah menjadi program prioritas Kemenag program pemerintah tentang moderasi, yang menghargai, menghormati konstitusi, karena khilafah ini bertentangan dengan konstitusi dan yang kedua memang sangat tidak realistis,” kata Kamaruddin.
Ia menilai konsep negara khilafah tidak realistis dan sangat imajinatif, sebab di Indonesia telah memiliki konstitusi UUD 1945 dan ideologi pancasila. Kemenag merespon permintaan Komisi VIII untuk melawan isu kebangkitan khilafah, Kamaruddin mengatakan pihaknya terus mensosialisasikan tentang moderasi beragama.
“Jadi moderasi beragama yang saya sampaikan adalah menghargai konstitusi, bagaimana secara sebagai umat beragama tapi juga memiliki kesalehan kewargaan. Jadi bukan hanya kesalehan keagamaan, tapi juga kesalehan kewargaan. Jadi harus menjadi warga negara yang baik, warga yang taat pada konstitusi, kita sudah jelas punya pancasila, UUD, NKRI dsb. Kemenag terus melakukan upaya untuk mengarustamaan paham seperti itu, konter paham khilafah ini kita lakukan terus berkelanjutan,” tuturnya.
Sementara itu, ia mengaku Kemenag tak memiliki kewenangan untuk mengusut peristiwa konvoi yang dilakukan kelompok Khilafatul Muslimin di sejumlah tempat. Kamaruddin mengaku menyerahkan ke kepolisian untuk mengusut kasus tersebut.
Kamaruddin mengatakan mengkampanyekan khilafah di Indonesia sudah dilarang. Ia meminta sejumlah pihak melakukan langkah-langkah untuk mencegah isu tersebut.
“Kita punya konstitusi, kita punya dasar negara, punya Pancasila, UUD, dan itu kesepakatan para pendiri bangsa yang kita sebagai warga negara wajib untuk menjaga, merawat dan taat pada konstitusi. Jadi paham paham yang ingin mengganti konstitusi dengan paham-paham yang lain selain khilafah itu bertentangan dengan konstitusi, tentu kita harus bersama-sama untuk mengcounter melakukan langkah-langkah mencegahnya,” katanya.
“Kemenag bersama ormas ormas Islam seperti MU Muhammadiyah dll terus melakukan penguatan moderasi beragama yang salah satu substansinya adalah cinta tanah tanah air dan komitmen kebangsaan, kesalehan keagamaan dan kesalehan kewargaan,” ungkapnya.
Video sejumlah pemotor konvoi ‘kebangkitan khilafah’ di Cawang, Jaktim, viral di medsos. Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menegaskan khilafah jelas dilarang di Indonesia.
“Yang jelas khilafah tidak boleh di Indonesia,” kata Yaqut kepada wartawan, Senin (30/5).
Dalam video yang dilihat detikcom, poster bertuliskan kata-kata ‘khilafah’ sengaja dipasang di bagian belakang motor. Pengendara sepeda motor mengenakan baju berwarna hijau.