Purna Warta – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri prihatin dengan penangkapan terhadap Wali Kota nonaktif Bekasi Rahmat Effendi alias Pepen. Dia menilai, kembali terungkapnya kasus suap melalui operasi tangkap tangan, menimbulkan kesan setiap hari ada pejabat yang melakukan tindak pidana.
“Maka tidak bisa saya hindari keprihatinan menyaksikan penangkapan pejabat yang terjadi secara terus menerus yang menciptakan kesan bahwa transaksi suap dan sogok terjadi setiap hari pada pejabat-pejabat yang berada pada posisi cukup strategis,” ujar Firli Bahuri dalam keterangannya, Minggu (9/1/2022).
Menurut dia, hal ini sekaligus sebagai pengingat bagi para pejabat demi menghindari praktik-praktif yang berujung pidana. Firli menyarankan kepada pejabat negara agar tidak menyalahgunakan wewenang agar tidak berurusan dengan lembaga antirasuah.
“Saya membuat catatan akhir pekan ini sekedar sebagai renungan dan ajakan kepada semua pihak untuk bersama-sama memahami apa yang terjadi. Lalu kita masing-masing bergerak di wilayah kita berada untuk menciptakan orkestra pemberantasan korupsi yang sempurna,” kata Firli.
Firli memahami, dalam memberantas tindak pidana korupsi, KPK tak bisa bekerja sendirian. Firli menyebut, lembaga lain di Indonesia harus memberikan dukungan dan menamankan nilai-nilai integritas terhadap insan dalam lembaga negara tersebut.
“Sekali lagi saya ulangi dan berkali-kali saya katakan pemberantasan korupsi tidak bisa dilakoni oleh satu lembaga, apalagi satu orang, dia harus merupakan kerja semua lembaga bahkan di seluruh cabang kekuasaan,” kata Firli
Firli berterima kasih kepada masyarakat yang selama ini bersedia memberikan informasi kepada KPK jika akan terjadi tindak pidana suap. Firli meminta kepada seluruh masyarakat tak ragu melaporkan oknum yang merampas uang rakyat.
“KPK menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah memberikan dukungan peran untuk pemberantasan korupsi. KPK ingin memastikan bahwa semua informasi dari masyarakat, kami perhatikan, tentu kami pelajari dan dalami termasuk keterangan informasi dari masyarakat yang disampaikan langsung ke KPK,” kata Firli.