Purna Warta – WhatsApp menyatakan pengguna di Eropa tidak akan dipaksa untuk setuju membagikan informasi pribadinya kepada Facebook. Hanya pengguna di luar Eropa yang wajib membagikan data pribadi seperti kontak, nomor telepon, dan foto kepada Facebook atau berhenti menggunakan layanan WhatsApp.
WhatsApp diketahui telah meluncurkan kebijakan privasi baru dan persyaratan layanan. Kebijakan untuk berbagi data dengan Facebook akan mulai dilakukan pada 8 Februari 2021.
Melansir The Irish Times, WhatsApp Irlandia, mengatakan kebijakan berbagai data kepada Facebook tidak berlaku bagi pengguna di Eropa. WhatsApp Irlandia menyebut praktik berbagi data akan tetap sesuai dengan kebijakan lama.
“Tidak ada perubahan pada praktik berbagi data WhatsApp di wilayah Eropa yang timbul dari persyaratan layanan dan kebijakan privasi yang diperbarui. Untuk menghindari keraguan, WhatsApp tidak membagikan data pengguna WhatsApp wilayah Eropa dengan Facebook untuk tujuan Facebook menggunakan data ini untuk meningkatkan produk atau iklannya,” kata seorang juru bicara.
Direktur kebijakan WhatsApp untuk Eropa, Timur Tengah dan Afrika, Niamh Sweeney menjelaskan pembaruan terbaru untuk kebijakan privasi pihaknya adalah tentang memberikan informasi yang lebih jelas dan lebih rinci kepada pengguna tentang bagaimana dan mengapa menggunakan data.
“Ini juga tentang meningkatkan cara bisnis menggunakan WhatsApp untuk terhubung dengan pelanggan. Kebijakan yang diperbarui memberikan info tentang bagaimana bisnis yang menggunakan WhatsApp API untuk berbicara dengan pelanggan sekarang dapat dilakukan dengan menggunakan layanan yang disediakan Facebook untuk membantu mereka mengelola obrolan dengan pelanggan,” ujar Sweeney.
Co-founder WhatsApp Brian Acton yang mengkritik Facebook dalam beberapa tahun terakhir mengaku telah menjual privasi penggunanya ketika dia menjual perusahaan tersebut ke perusahana milik Mark Zuckerberg.
“Saya menjual privasi pengguna saya untuk keuntungan yang lebih besar,” kata Acton.
Acton meninggalkan Facebook pada tahun 2017 dan menerima kompensasi sebensar US$850 juta atau sekitar Rp11,9 triliun.