Purna Warta— Korupsi adalah salah satu ancaman terbesar bagi pembangunan, stabilitas ekonomi, dan kepercayaan publik di seluruh dunia. Beberapa negara telah mengambil langkah tegas untuk memberantas korupsi dengan menerapkan hukuman yang keras dan kebijakan tanpa toleransi. Berikut ini adalah beberapa negara yang dikenal memiliki hukuman keras terhadap koruptor:
Baca juga: Mengapa Hukum di Indonesia Terlihat Lemah Terhadap Koruptor?
1. China
China dikenal sebagai salah satu negara yang menerapkan hukuman paling keras terhadap koruptor. Di bawah kepemimpinan Presiden Xi Jinping, China telah meluncurkan kampanye besar-besaran untuk memberantas korupsi. Hukuman untuk pejabat yang terbukti korup bisa sangat berat, termasuk hukuman mati. Pejabat tinggi yang terlibat dalam kasus korupsi besar sering kali dijatuhi hukuman mati atau hukuman seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Kampanye ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa tidak ada yang kebal hukum, termasuk pejabat tinggi Partai Komunis.
2. Korea Selatan
Korea Selatan juga memiliki reputasi sebagai negara dengan hukuman keras terhadap korupsi, terutama bagi pejabat tinggi dan mantan presiden. Beberapa mantan presiden Korea Selatan, seperti Park Geun-hye dan Lee Myung-bak, telah dijatuhi hukuman penjara bertahun-tahun atas tuduhan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Sistem peradilan Korea Selatan menunjukkan bahwa bahkan pemimpin tertinggi negara pun tidak kebal dari hukum jika terbukti bersalah.
3. Singapura
Singapura adalah salah satu negara dengan tingkat korupsi terendah di dunia, berkat penegakan hukum yang ketat dan sistem peradilan yang efisien. Di Singapura, pejabat pemerintah yang terbukti melakukan korupsi akan menghadapi hukuman berat, termasuk hukuman penjara yang lama dan denda yang sangat besar. Pemerintah Singapura memiliki kebijakan nol toleransi terhadap korupsi, yang telah berhasil menciptakan lingkungan yang bersih dan transparan.
4. Rwanda
Rwanda, di bawah kepemimpinan Presiden Paul Kagame, telah mengambil langkah-langkah signifikan untuk memberantas korupsi. Negara ini memiliki kebijakan keras terhadap korupsi, dengan hukuman penjara yang berat bagi mereka yang terbukti bersalah. Selain itu, Rwanda juga menerapkan pengawasan ketat terhadap pejabat publik untuk memastikan bahwa mereka tidak terlibat dalam praktik korupsi. Kebijakan ini telah membantu Rwanda menjadi salah satu negara dengan tingkat korupsi terendah di Afrika.
5. Arab Saudi
Arab Saudi juga telah menunjukkan pendekatan keras terhadap korupsi, terutama setelah kampanye anti-korupsi yang diluncurkan pada tahun 2017 oleh Putra Mahkota Mohammed bin Salman. Kampanye ini menyasar pejabat tinggi, anggota keluarga kerajaan, dan pengusaha kaya yang diduga terlibat dalam korupsi. Banyak dari mereka ditahan dan diminta untuk mengembalikan dana yang dianggap hasil dari praktik korupsi. Hukuman bagi koruptor di Arab Saudi bisa sangat berat, termasuk hukuman mati dalam kasus-kasus yang ekstrem.
6. Hong Kong
Hong Kong memiliki salah satu badan anti-korupsi paling efektif di dunia, yaitu Independent Commission Against Corruption (ICAC). Didirikan pada tahun 1974, ICAC telah berhasil mengurangi tingkat korupsi di Hong Kong secara signifikan. Pejabat publik yang terbukti melakukan korupsi di Hong Kong dapat menghadapi hukuman penjara yang lama dan denda yang besar. ICAC juga bertugas untuk mempromosikan integritas di sektor publik dan swasta, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya korupsi.
Kesimpulan
Negara-negara ini telah membuktikan bahwa dengan menerapkan hukuman yang keras dan kebijakan tanpa toleransi terhadap korupsi, mereka dapat menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan transparan. Hukuman keras bukan hanya tentang memberikan efek jera, tetapi juga tentang menegakkan keadilan dan memastikan bahwa tidak ada yang kebal hukum. Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa korupsi dapat diberantas jika ada kemauan politik yang kuat dan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat.