Rusia akan terus menggunakan semua instrumen hukum yang tersedia untuk meminta pertanggungjawaban mereka yang berada di balik ledakan di pipa gas Nord Stream, tetapi kemungkinan kecil hal ini bisa terjadi di badan pengadilan internasional. Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia Dmitry Medvedev mengatakan hal ini pada hari Jumat.
“Tentu saja, kami akan terus menggunakan semua instrumen hukum yang tersedia untuk meminta pertanggungjawaban mereka yang bertanggung jawab, tetapi kemungkinan melakukan itu di badan pengadilan internasional bisa diabaikan,” katanya di Forum Hukum Internasional St. Petersburg.
Ia mengingatkan bahwa upaya sedang dilakukan untuk menuduh Rusia meledakkan pipa, padahal Rusialah yang haknya telah dilanggar.
Terlepas dari fakta yang jelas menunjukkan bahwa kelompok radikal terlibat, negara-negara Eropa, seolah-olah diberi isyarat, telah melupakan komitmen mereka di bawah Konvensi PBB tentang Hukum Laut dan Konvensi PBB untuk Pemberantasan Bom Teroris,” katanya.
Menurut Medvedev, Rusia mampu mengubah situasi.
“Tetapi alat pembelaan hukum universal secara praktis tidak berfungsi sekarang, tak juga ide-ide indah yang dituangkan ke dalam kertas dalam deklarasi tentang prinsip-prinsip hukum internasional yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB lebih dari 50 tahun yang lalu,” tegasnya.
Pada tanggal 27 September 2022, Pengawas Nord Stream melaporkan “kerusakan yang belum pernah terjadi sebelumnya” pada tiga rangkaian pipa gas lepas pantai sistem Nord Stream.
Belakangan, seismolog Swedia mengatakan mereka telah mengidentifikasi dua ledakan di jalur pipa Nord Stream pada 26 September 2022. Menyusul insiden itu, kantor kejaksaan Rusia membuka kasus atas tuduhan terorisme internasional.