Negara-negara Afrika, dan Kepulauan Karibia, terus menekan Inggris, supaya bersedia membayar ganti rugi sebesar 18 juta pound sterling akibat keterlibatannya dalam perdagangan budak di masa lalu.
Baca juga: [KARIKATUR] – Imam Khamenei Mengatakan Hizbullah Akan Terus Tumbuh dan Membesar
Pasca-Perang Dunia II, banyak negara-negara bekas jajahan Inggris, di Asia, Afrika, dan Kepulauan Karibia, yang meraih kemerdekaan, dan mulai menggugat kolonialisme Inggris terhadap mereka di masa lalu.
Proses ini, terutama dalam beberapa tahun terakhir setelah Ratu Elizabeth II meninggal, dan terbentuknya gerakan-gerakan anti-imperialisme seperti Black Lives Matter, BLM, mendapatkan semangat baru.
Sehubungan dengan ini, pemimpin 56 negara Persemakmuran Inggris, sejak minggu lalu berkumpul di Samoa, dan menegaskan dimulainya dialog “berbobot, jujur, dan saling menghargai” terkait program-program ganti rugi oleh Inggris.
Mereka berpikir untuk merilis pernyataan terpisah dalam masalah ini, akan tetapi setelah melakukan negosiasi-negosiasi padat dengan para pejabat Inggris, penambahan klausul ini pada pernyataan bersama dianggap cukup.
Baca juga: [KARIKATUR] – Merasa Superior AS Jadikan Embargo Sebagai Senjata Untuk Menekan Negara-negara Lain
Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, yang hadir dalam pertemuan di Samoa, mengatakan, “Saya memahami perasaan kuat para peserta pertemuan terkait sejarah perbudakan, tapi kita harus menerima realitas, dan melewati masa lalu bersama.”
Sampai sekarang Inggris, bersikeras menolak tuntutan negara-negara bekas koloninya untuk membayar ganti rugi, dan Kantor PM Inggris, sebelum pertemuan di Samoa, mengumumkan pembahasan masalah ganti rugi tidak ada dalam agenda pertemuan.