Gerakan Jihad Islam Palestina dan Gerakan Ansarullah Yaman menganggap rencana Presiden AS Donald Trump untuk Gaza sebagai upaya bagi menyelamatkan rezim Zionis dari kekalahan dalam perang Gaza.
Baca juga: [KARIKATUR] – Senjata Nuklir Korea Utara Jaga Keseimbangan Kekuatan di Semenanjung Korea
Ziyad Al-Nakhala, Sekretaris Jenderal Gerakan Jihad Islam Palestina mengumumkan bahwa pernyataan konferensi pers Presiden AS Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu merupakan arahan untuk melanjutkan pendudukan.
Sekretaris Jenderal Jihad Islam Palestina menambahkan, “Rezim Zionis Israel berusaha mencapai apa yang tidak dapat dicapainya dalam perang melalui Amerika, dan oleh karena itu, kami menganggap pengumuman rencana Amerika-Zionis ini sebagai arahan untuk menghancurkan kawasan.”
Mohammed Al-Farah, anggota senior Gerakan Ansarullah Yaman juga menilai rencana gencatan senjata baru Trump di Gaza tidak adil dan tidak efektif.
Ia menekankan bahwa tujuan rencana itu hanya untuk mengisolasi Hamas dan meredam kemarahan publik global terhadap rezim pendudukan, serta tidak memiliki mekanisme implementasi.
Dari perspektif banyak analis dan kelompok perlawanan Palestina, rencana 20 poin Trump untuk Gaza dipandang sebagai upaya untuk menyelamatkan rezim Zionis dari kekalahan militer dan politik dalam perang Gaza.
Sejauh ini, rezim Zionis gagal mencapai tujuan militernya dalam perang Gaza, seperti menghancurkan infrastruktur perlawanan, membebaskan tawanan Zionis, atau memulihkan keamanan permukiman Zionis di sekitar Gaza.
Rencana Trump, yang berfokus pada pelucutan senjata Hamas dan penyerahan Gaza kepada lembaga-lembaga internasional, sebenarnya merupakan upaya untuk mencapai tujuan yang sama melalui jalur politik.
Rencana ini menyerukan pelucutan senjata sepenuhnya kelompok-kelompok perlawanan Palestina dan penyingkiran mereka dari pemerintahan Gaza, yang menunjukkan bahwa rezim Zionis dan Amerika Serikat berusaha melenyapkan para pemain utama di medan perang, tapi belum berhasil melakukannya di medan perang.
Baca juga: [KARIKATUR] – Trump di Mata Walikota London
Dalam rencana ini, mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair akan hadir sebagai administrator sementara Gaza dan akan mengawasi sebuah lembaga bernama “Otoritas Transfer Internasional Gaza” atau “GITA”.
Usulan pembentukan lembaga bernama GITA, yang bakal dikelola oleh Tony Blair, yang memiliki sejarah hubungan dekat dengan rezim Zionis dan Amerika Serikat, mengindikasikan upaya untuk mengendalikan Gaza melalui struktur internasional yang berafiliasi dengan Barat. Tindakan ini merupakan cara untuk mengabaikan keinginan rakyat Palestina dan perlawanan.
Usulan untuk merelokasi penduduk Gaza ke negara lain seperti Yordania dan Mesir juga telah ditafsirkan oleh kelompok-kelompok perlawanan sebagai “pembersihan etnis” dan “pengusiran paksa.”
Rencana ini tidak memiliki jadwal khusus untuk penarikan pasukan Zionis dari wilayah-wilayah pendudukan di Gaza. Hal ini menyebabkan kelompok-kelompok perlawanan menganggapnya hanya sebagai manuver politik untuk mengurangi tekanan internasional terhadap rezim Zionis.
Dari perspektif kelompok-kelompok perlawanan, rencana Trump tidak hanya bukan solusi krisis, tetapi juga upaya untuk menyelamatkan rezim Zionis dari kekalahan dalam perang Gaza dan memaksakan kehendak Amerika Serikat dan rezim Zionis kepada rakyat Palestina. Alih-alih mengakhiri pendudukan rezim Zionis, rencana ini justru akan melanggengkan proses tersebut.
Dari perspektif kelompok-kelompok perlawanan Palestina dan banyak analis, rencana 20 poin Trump untuk Gaza tidak menjamin hak-hak sah rakyat Palestina, karena dalam struktur, isi, dan tujuannya, rencana ini mengabaikan tuntutan historis, kemanusiaan, dan sah rakyat Palestina dan justru lebih mengutamakan kepentingan rezim Zionis dan Amerika Serikat.
Rencana Trump dikembangkan tanpa partisipasi nyata dari rakyat Palestina dan tidak ada mekanisme untuk memperoleh pendapat rakyat Gaza atau Tepi Barat. Ini jelas merupakan pelanggaran prinsip dasar hukum internasional, yaitu “hak rakyat untuk menentukan nasib sendiri”.
Rencana ini juga menyerukan pelucutan senjata sepenuhnya terhadap kelompok-kelompok perlawanan, tetapi tidak memberikan jaminan akan berakhirnya pendudukan Israel, penghentian pembangunan permukiman, atau kembalinya pengungsi Palestina.
Rencana ini merampas sarana pertahanan perlawanan Palestina tanpa memberikan keamanan atau kemerdekaan bagi rakyat Palestina.
Rencana Trump lebih merupakan alat untuk menyelamatkan rezim Israel dari kekalahan dalam perang Gaza dan memaksakan tatanan baru yang didasarkan pada kepentingan Amerika dan Zionis di kawasan, dan tidak menawarkan solusi yang adil bagi krisis Palestina.