Sana’a, Purna Warta – Seorang anggota Dewan Politik Tertinggi Pemerintah Keselamatan Nasional Yaman bereaksi terhadap pernyataan Gedung Putih dan klaimnya bahwa pihaknya menangguhkan dukungan militer kepada koalisi agresi Saudi terhadap Yaman.
Mohammed Ali al-Houthi, anggota Dewan Politik Tertinggi Pemerintah Keselamatan Nasional Yaman, menyatakan keraguan tentang keseriusan AS dalam menghentikan dukungan militer untuk koalisi Saudi melawan Yaman.
Baca Juga : Ringkasan Debat Capres Iran Putaran Ke-2
Al-Houthi menulis di akun Twitter-nya, “Salah satu instruksi dalam penjualan senjata-senjata Amerika adalah bahwa senjata-senjata ini tidak boleh digunakan kecuali dengan izin dari Amerika Serikat”
Dia menambahkan, “Jika pengeboman oleh pesawat AS dan senjata lainnya berhenti, maka kita akan menemukan bahwa arahan AS telah dilaksanakan dan tidak ada yang tersisa selain mengumumkan pencabutan pengepungan, penghentian agresi koalisi Saudi, penarikan pasukan penjajah dan kompensasi kepada para korban untuk memasuki tahap baru.”
Gedung Putih mengatakan dalam sebuah pernyataan pada Selasa malam (8/6), bahwa pihaknya telah memerintahkan untuk diakhirinya dukungan AS untuk operasi serangan militer koalisi Saudi terhadap Yaman.
Gedung Putih juga mengklaim bahwa pasukan AS akan terus memberikan nasihat militer dan pelatihan koalisi tanpa memainkan peran tempur.
Baca Juga : Gedung Putih Akui Intervensi Militer di Yaman
Pada 4 Februari lalu, Presiden AS Joe Biden mengumumkan bahwa ia telah memerintahkan diakhirinya dukungan militer AS dalam perang melawan Yaman.
Arab Saudi, merupakan pemimpin koalisi Arab yang didukung oleh Amerika Serikat,
mereka telah melancarkan agresi militer terhadap Yaman dan memberlakukan blokade darat, udara dan laut terhadap negara tersebut sejak maret 2015, dengan klaim upaya untuk membawa presiden Yaman yang terguling kembali berkuasa.
Agresi militer ini belum mencapai satu pun tujuan koalisi Saudi, dan hanya menyebabkan pembunuhan dan melukai ribuan rakyat Yaman, menyebabkan pengungsian jutaan orang, penghancuran infrastruktur negara, meluasnya paceklik, kelaparan, dan penyakit menular.