Sana’a, Purna Warta – Wakil Perdana Menteri dan Pemerintah Keselamatan Nasional Yaman mengatakan bahwa mantan utusan khusus PBB telah gagal untuk menyelesaikan krisis Yaman, dan menambahkan bahwa PBB telah gagal untuk menyelesaikan ketegangan di dunia.
Seorang pejabat Yaman menekankan bahwa PBB dan utusannya tidak mampu menyelesaikan krisis Yaman.
Jalal al-Rowaishan, Wakil Perdana Menteri dan Wakil Ketua Komite Perundingan Nasional Yaman, mengatakan kepada Al-Masirah bahwa PBB gagal membujuk pihak lain; koalisi Saudi dan tentara bayarannya, untuk duduk di meja perundingan, dan koalisi Saudi menolak semua negosiasi.
Baca Juga : Kementerian HAM Yaman Pinta PBB untuk Cabut Pengepungan
Dia menambahkan bahwa Tidak ada keberhasilan yang signifikan dalam perjanjian Swedia.
Al-Rowaishan menekankan, “Tentu saja, Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Dewan Keamanan belum mampu menyelesaikan perselisihan apa pun dalam ketegangan dunia mana pun.”
Pejabat Yaman ini mengatakan bahwa Bandara Sana’a telah menjadi bandara untuk staf Perserikatan Bangsa-Bangsa dan organisasi internasional, dan tidak ada orang Yaman yang diizinkan untuk menggunakannya.
Wakil Perdana Menteri Pemerintah Keselamatan Nasional Yaman meminta utusan PBB yang baru untuk bertindak secara independen dan jujur dan menahan diri dari diplomasi keberpihakan.
Pemerintah Keselamatan Nasional dan pemerintah Yaman yang mengundurkan diri mencapai kesepakatan pada tahun 2018 tentang gencatan senjata di provinsi barat Al-Hudaidah dan untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada jutaan rakyat Yaman, yang disepakati di Swedia di bawah naungan PBB.
Sejak itu, pemerintah Mansour Hadi tidak mematuhi satu pun ketentuan perjanjian, dan al-Hudaidah telah menyaksikan puluhan pelanggaran gencatan senjata setiap hari oleh tentara bayaran koalisi Saudi.
Baca Juga : Yaman Selatan, Tujuan Pasukan Amerika Setelah Meninggalkan Afghanistan
Diplomat Swedia, Hans Gardenberg, baru-baru ini ditunjuk menjadi utusan PBB untuk Yaman.
Kepala Komite Revolusi Tertinggi Yaman, Muhammad Ali al-Houthi, menulis sebagai tanggapan atas hal ini di Twitter, “Dewan Keamanan dan PBB harus mengubah kebijakan mereka dari mendukung koalisi AS-Inggris-Saudi-Emirat dan sekutunya menjadi mendukung perdamaian sejati, yang merupakan langkah serius.”
Dia menambahkan bahwa selama kebijakan mendukung koalisi agresor berlanjut dan pengepungan berlanjut, tidak akan ada utusan baru yang akan membawa sesuatu yang baru.
Martin Griffiths, utusan PBB yang akan digantikan oleh Grenberg, sebelumnya menggantikan Ismail Walad Sheikh Ahmed pada Februari 2018.