Sana’a, Purna Warta – Dewan Keamanan dengan suara bulat melakukan perpanjangan misi Perwakilan Khusus PBB untuk membantu melaksanakan perjanjian gencatan senjata di Yaman.
Baca Juga : Tentara Iran Akan Siapkan 5 Unit Drone Baru
Menurut perjanjian, yang ditandatangani pada Desember 2018 antara koalisi agresor Saudi dan Pemerintah Keselamatan Nasional Yaman, militer harus mundur dari pelabuhan Al-Hudaidah dan dua pelabuhan kecil di provinsi dan kota Al-Hudaidah. Namun kesepakatan yang ditandatangani dengan mediasi PBB di Stockholm ini, belum jelas kelompok mana yang akan bertanggung jawab atas Pelabuhan Al-Hudaidah.
Dengan demikian, misi perwakilan PBB di Yaman akan diperpanjang hingga 14 Juli 2023.
Dewan Keamanan menyerukan agar gencatan senjata sementara diubah menjadi gencatan senjata permanen dan solusi politik yang komprehensif di bawah pengawasan PBB.
Sejak 26 Maret 2015, Arab Saudi, dalam bentuk koalisi beberapa negara Arab, termasuk UEA, dan dengan bantuan dan lampu hijau Amerika Serikat dan dukungan rezim Zionis Israel, melancarkan serangan ekstensif terhadap Yaman – negara Arab termiskin.
Baca Juga : Iran-Suriah Tingkatkan Kerjasama Di Bidang Perencanaan Kota
Bertentangan dengan harapan Saudi, serangan mereka menghantam perisai kuat dari perlawanan bangsa Yaman, dan setelah tujuh tahun kegigihan dan serangan balasan yang menyakitkan oleh Yaman jauh ke wilayah Saudi, terutama fasilitas Aramco, Riyadh terpaksa menyerah pada gencatan senjata dengan harapan bisa keluar dari rawa perang Yaman.