Sana’a, Purna Warta – Kepala Dewan Politik Tertinggi Yaman menekankan perlunya negara-negara anggota koalisi agresor Saudi untuk mematuhi ketentuan perjanjian gencatan senjata, termasuk dihentikannya penyitaan kapal oleh koalisi Saudi.
Mehdi Al-Mashat, kepala Dewan Politik Tertinggi Yaman, mengutuk tindakan negara-negara anggota koalisi agresor Saudi pimpinan AS dalam menyita kapal-kapal yang memuat bahan bakar Yaman.
Baca Juga : Media Ibrani: Suriah, Rusia dan Iran Sepakati Aktivasi S-400
Al-Mashat mengatakan: Kami mengutuk tindakan negara-negara anggota koalisi Saudi dalam menyita kapal-kapal pengangkut bahan bakar di bawah bayang-bayang gencatan senjata, meskipun kapal-kapal ini telah diperiksa dan mendapat izin PBB.
Dia menambahkan: Penyitaan kapal-kapal oleh koalisi Saudi yang membawa produk minyak telah menguji gencatan senjata.
Menurut laporan situs web Al-Masirah, Ketua Dewan Politik Tertinggi Yaman menyatakan bahwa koalisi agresor Saudi berusaha mengeksploitasi aspek kemanusiaan melalui blokade kejam untuk mencapai keuntungan politik yang tidak dapat dicapai dalam pertempuran militer.
Dia menekankan perlunya negara-negara anggota koalisi Saudi untuk mematuhi ketentuan-ketentuan perjanjian gencatan senjata dan menerapkan semua klausulnya untuk menyelesaikan masalah kemanusiaan dan ekonomi.
Gencatan senjata dua bulan di Yaman dimulai pada 2 April tahun ini, tetapi pada 2 Juni utusan PBB untuk urusan Yaman, Hans Grandberg, mengumumkan bahwa pihak-pihak yang bertikai di Yaman telah sepakat untuk memperpanjang gencatan senjata selama dua bulan lagi (sampai 2 Agustus) dengan persyaratan yang sama seperti perjanjian gencatan senjata pertama.
Baca Juga : Bantingan Setir Arab, Tiba Eranya Normalisasi Arab-Iran
Koalisi Saudi-Emirat tidak memiliki banyak pilihan untuk mendapatkan persetujuan dari para pemimpin Sana’a untuk memperpanjang gencatan senjata ini, dan Sana’a sepenuhnya menentang perpanjangan dalam bentuk dan kondisinya saat ini.
Hans Grandberg, utusan khusus PBB untuk urusan Yaman, baru-baru ini mengatakan dalam sebuah pernyataan tentang kesulitan memperpanjang gencatan senjata dan menunjukkan beberapa kekurangan dalam implementasi penuhnya.