Sana’a, Purna Warta – Perusahaan Minyak Nasional Pemerintah Keselamatan Nasional Yaman mengumumkan penyitaan sebuah kapal yang membawa bahan bakar dari negara itu oleh koalisi Arab Saudi, meskipun kapal tersebut telah memperoleh izin lewat dari PBB.
Perusahaan Minyak Yaman mengumumkan pada hari Rabu (12/10) bahwa koalisi agresor AS-Saudi, menyita sebuah kapal yang membawa bahan bakar diesel dan mencegahnya mencapai pelabuhan Al-Hudaidah, meskipun kapal tersebut telah menerima izin lewat dari PBB.
Essam Al-Mutawakil, juru bicara Perusahaan Minyak Yaman, mengatakan kepada kantor berita Yaman Saba bahwa koalisi agresor Saudi menyita kapal yang membawa bahan bakar diesel Yaman meskipun telah dilakukan pemeriksaan dan memperoleh izin lewat dari PBB.
Essam Al-Mutawakil menambahkan bahwa kapal-kapal yang disita oleh pasukan Saudi-Amerika masih termasuk dalam klausul-klausul gencatan senjata sementara sebelumnya.
Juru bicara resmi Perusahaan Minyak Nasional Yaman (National Salvation Government) menyatakan koalisi yang dipimpin oleh Arab Saudi bertanggung jawab penuh atas pembajakan sehingga kapal bahan bakar terkena pembajakan ini dan mencegah kapal-kapal ini memasuki pelabuhan Al-Hudaidah.
Menurut Essam Al-Mutawakil, koalisi Saudi juga bertanggung jawab atas konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan oleh pembajakan dan penyitaan ini terhadap situasi kemanusiaan di Yaman. Dan rakyat Yaman telah menderita dari situasi ini selama lebih dari tujuh tahun sebagai akibat dari serangan-serangan lanjutan dari koalisi ini dan blokade mereka terhadap Yaman.
Brigadir Jenderal Yahya Saree, juru bicara angkatan bersenjata Pemerintah Keselamatan Nasional Yaman, mengatakan: Jika pasukan agresor Arab Saudi dan UEA bersikeras untuk merampas sumber daya alam negara ini dari rakyat Yaman; Angkatan bersenjata kita dapat mencegah Arab Saudi dan UEA dari mengelola sumber daya alam mereka.
Dengan menyatakan bahwa angkatan bersenjata Pemerintah Keselamatan Nasional Yaman akan menempatkan bandara, pelabuhan dan perusahaan minyak dari negara-negara agresor di garis bidik mereka, Yahya Saree menekankan: Jika agresi dan pengepungan terhadap Yaman terus berlanjut maka angkatan bersenjata kami tidak akan tinggal diam.
Perlu dicatat bahwa gencatan senjata antara Sana’a dan koalisi Saudi belum diperpanjang, dan itu berakhir pada 2 Oktober lalu.
Dalam beberapa hari terakhir, Pemerintah Keselamatan Nasional Yaman telah menekankan bahwa negara-negara agresor, Arab Saudi dan UEA, harus memenuhi kewajiban mereka berdasarkan perjanjian gencatan senjata. Berdasarkan gencatan senjata ini, bandara Sana’a seharusnya dibuka kembali, Dan hambatan-hambatan yang menghalangi masuknya kapal-kapal ke pelabuhan Al-Hudaidah harus dihilangkan dan gaji seluruh pegawai pemerintah yang sudah bertahun-tahun tidak dibayar karena perang harus dibayar.
Gencatan senjata di Yaman dicapai pada 2 April tahun ini melalui mediasi PBB, yang dapat diperpanjang selama dua bulan, yang telah diperpanjang dua kali sejauh ini.
Perjanjian ini seharusnya diperpanjang pada bulan Oktober, tetapi tidak terpenuhinya tuntutan pemerintah Keselamatan Nasional Yaman, yang didasarkan pada perjanjian gencatan senjata, menyebabkan tidak diperbaruinya gencatan senjata tersebut hingga sekarang.
Meskipun ada gencatan senjata selama enam bulan, koalisi Saudi-Emirat telah berulang kali melanggar gencatan senjata di wilayah Yaman, termasuk serangan pesawat tak berawak di daerah-daerah di Al-Hudaidah.