Aden, Purna Warta – Dewan Transisi Selatan melanjutkan serangannya terhadap pemerintah yang terguling, yang berafiliasi dengan Riyadh dengan mengatakan bahwa pemerintah ini adalah penyebab runtuhnya ekonomi Yaman.
Dewan Transisi Selatan (Southern Transitional Council) menekankan bahwa pemerintah Yaman yang terguling yang dipimpin oleh Abdrabbuh Mansour Hadi tidak dapat memberikan layanan sedikit pun ke provinsi-provinsi selatan.
Baca Juga : Rincian Operasi Skala Besar Angkatan Bersenjata Yaman Lawan Koalisi Saudi
Dewan mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa pemerintah yang terguling tidak serius tentang kembalinya pemerintah ke Aden dan tidak mau menerapkan “Perjanjian Riyadh”.
Menurut situs berita “Al-Majlis Al-Intaqali”, Dewan Transisi mengklaim bahwa Kesepakatan Riyadh tetap menjadi peluang nyata bagi proses perdamaian yang sukses di Yaman. Dan pada saat yang sama dia mengatakan bahwa pihak lain (pemerintah yang terguling yang dipimpin oleh Abdrabbuh Mansour Hadi) tidak mematuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian ini.
Elemen yang berafiliasi dengan UEA ini juga mengklaim bahwa mereka telah berulang kali meminta pemerintah yang mengundurkan diri untuk kembali ke Aden, tetapi tidak berhasil. Untuk itu, kami menganggap pihak lain (Pemerintah Abdrabbuh Mansour Hadi) dalam perjanjian ini bertanggung jawab atas keruntuhan ekonomi, kegagalan sistem pelayanan publik, pemotongan gaji, runtuhnya sektor kesehatan dan pendidikan, dan memburuknya krisis kemanusiaan di negara kita.
Dewan Transisi adalah kelompok politik-paramiliter yang didirikan pada 11 Mei 2017, di bawah naungan UEA di Yaman selatan, dan diketuai oleh Eidrus al-Zubaidi, seorang aktivis politik dalam pergerakan di Yaman selatan.
Baca Juga : Faisal Mekdad: Amerika Serikat dan Turki harus berhenti mendukung terorisme di Suriah
Pasukan Dewan Transisi dan pemerintah yang terguling selalu bentrok di wilayah selatan Yaman sampai UEA dan Arab Saudi mengerahkan para deputi mereka di Yaman Selatan untuk menandatangani perjanjian damai yang dikenal sebagai Kesepakatan Riyadh. Kesepakatan rapuh yang gagal menghentikan konflik di Yaman selatan.
Pemerintahan baru Mansour Hadi dibentuk tahun lalu, menyusul perselisihan panjang mengenai Perjanjian Riyadh yang ditandatangani antara Dewan Transisi Selatan dan pemerintah Presiden Yaman terguling Abdrabbuh Mansour Hadi pada 5 November 2019 di Riyadh.
Anggota pemerintah kembali ke Aden pada 30 Desember 2020 untuk mengimplementasikan perjanjian Riyadh, tetapi pasukan Dewan Transisi Selatan tetap mengendalikan kota dan layanan serta situasi sosial di kota dalam kondisi buruk.
Karena konfrontasi terus-menerus antara para elemen yang berafiliasi dengan Abu Dhabi dan Riyadh di Aden, Saudi tidak punya pilihan selain campur tangan langsung di provinsi tersebut, dan untuk alasan ini, beberapa bulan yang lalu, mereka mengirim lebih banyak pasukan ke Aden untuk mengganggu keseimbangan di provinsi tersebut.
Baca Juga : Mangkir dari Peringatan 9/11, Trump Kritik Habis Biden Soal Afghanistan
Tariq Salam, gubernur yang ditunjuk oleh Pemerintah Keselamatan Nasional Yaman untuk Aden, mengumumkan kedatangan lebih banyak pasukan Saudi di provinsi itu Februari lalu dan mengatakan bahwa Tujuan dari aksi ini adalah untuk memperkuat kehadiran militer Arab Saudi dan memecahkan keseimbangan yang ada.