Sana’a, Purna Warta – Dewan Transisi Selatan telah mengumumkan pembentukan kementerian luar negeri dan penunjukan perwakilan untuk beberapa negara dalam langkah terbaru untuk melengserkan pemerintah Mansour Hadi di Yaman.
Persaingan antara pasukan sekutu UEA di Yaman, yang dikenal sebagai “Dewan Transisi Selatan” (Southern Transitional Council), dan pemerintah Mansour Hadi menjadi semakin intens.
Baca Juga : Tentara Yaman Perlahan Dominasi Ma’arib dari Elemen Agresor
Situs web Al-khabar Al-Yamani melaporkan bahwa Dewan Transisi Selatan telah mengambil langkah baru menuju kudeta terhadap pemerintah Mansour Hadi, dan mengumumkan pembentukan kementerian luar negeri serta penunjukan perwakilannya di beberapa negara.
Menyusul laporan ini, Dewan Transisi Selatan menyebut kementerian itu sebagai “Direktorat Jenderal Urusan Luar Negeri Dewan Transisi Selatan,” dan keputusan kelompok itu termasuk menunjuk perwakilan ke Amerika Serikat, Perserikatan Bangsa-Bangsa, Ethiopia, Uni Afrika, Prancis, Kanada, dan Kuwait.
Al-Khabar Al-Yamani menambahkan bahwa langkah itu dilakukan setelah UEA memberikan dukungannya kepada lembaga-lembaga yang setia kepadanya di Yaman dengan tujuan meningkatkan kehadiran politiknya dan melengserkan pemerintah Mansour Hadi.
Baca Juga : Membunuh Sayid Ali Sistani, Senjata Pamungkas Hapus Resistensi Irak
Tariq Saleh, yang merupakan salah satu komandan kelompok yang berafiliasi dengan UEA, sebelumnya telah mengumumkan didirikannya kantor politik di pantai barat Yaman dan dengan tujuan mendapatkan dukungan dan legitimasi.
Beberapa hari yang lalu Dewan Transisi Yaman Selatan mengumumkan bahwa dalam menanggapi penindasan milisi pemerintah Mansour Hadi di Yaman selatan, Dewan Transisi Yaman Selatan memutuskan semua kontak dengan pemerintah ini terkait kelanjutan implementasi perjanjian Riyadh.
Pada 5 November 2019, pemerintah Yaman dan Dewan Transisi Selatan, menandatangani sebuah perjanjian rekonsiliasi di Riyadh yang dimediasi oleh Koalisi Arab yang dipimpin Saudi untuk Mendukung Legitimasi di Yaman yang disebut Perjanjian Riyadh, dan belum terlaksana sampai sekarang.
Baca Juga : Google-Apple Hapus Peta Palestina, Hamas Geram
Persaingan antara pemerintah yang terguling (sekutu Arab Saudi) dan Dewan Transisi Selatan (dukungan UEA) telah menjadi komplikasi dari krisis Yaman.
Para ahli menafsirkan ini sebagai perang proksi antara Riyadh dan Abu Dhabi untuk menguasai sumber daya Yaman.