Sana’a, Purna Warta – Tentara bayaran Arab Saudi dan UEA kembali mengalami konflik di Hadhramaut. Perbedaan kepentingan dan prioritas Arab Saudi dan Uni Emirat Arab serta para pendukung masing-masing pihak di Yaman telah memperparah konflik dan perselisihan di antara mereka.
Setelah pasukan Daerah Militer 1, cabang militer partai Al-Islah – yang berafiliasi dengan Arab Saudi – mampu menghentikan kegiatan Dewan Transisi Selatan – milisi yang berafiliasi dengan Uni Emirat Arab – di kota Seiyun, dan berusaha mengurangi serta membatasi kegiatan mereka di provinsi Hadhramaut.
Baca Juga : Berlabuhnya Kapal Tanker yang Membawa Minyak Iran di Pelabuhan Banias, Suriah
Menurut laporan kantor berita Yaman “Al-Khabar”, pasukan Dewan Transisi Selatan berencana memperluas kegiatan mereka dalam skala yang sangat besar di kota Seiyun, tetapi mereka tidak berhasil melakukannya. Karena pasukan al-Islah mampu menghentikan aktivitasnya dengan menerapkan pembatasan yang ketat seperti menutup jalan-jalan utama dan membuat pos pemeriksaan di jalan-jalan dan area-area yang berbeda.
Pasukan al-Islah percaya bahwa Dewan Transisi Selatan bermaksud menghasut warga melawan pasukan al-Islah dan mengakhiri kehadiran militer mereka di wilayah itu.
Ini adalah kedua kalinya pasukan tentara bayaran Arab Saudi dan UEA terlibat konflik di provinsi Hadramaut dan Shabwah.
Sejak 26 Maret 2015, Arab Saudi, dalam bentuk koalisi beberapa negara Arab dan dengan bantuan dan lampu hijau Amerika Serikat, melancarkan serangan ekstensif terhadap Yaman – negara Arab termiskin – dengan dalih membawa kembali Abdurabuh Mansour Hadi, presiden yang mengundurkan diri dan buronan negara ini, dan memulihkan kekuasaannya serta memenuhi tujuan dan ambisi politiknya.
Baca Juga : Tiba di Manama, Presiden Israel Temui Raja Bahrain
Akibat dari agresi koalisi agresor Saudi, ribuan warga Yaman telah terbunuh sejauh ini.
Klaim Riyadh mengenai kembalinya pemerintah yang mengundurkan diri ke Sana’a tidak hanya gagal, tetapi selama delapan tahun terakhir, pemerintah ini menjadi tawanan Riyadh, dan meskipun pembentukan pemerintahan koalisi (dengan partisipasi pemerintah yang mengundurkan diri dan dewan transisi setelah perjanjian Riyadh), para kepala pemerintahan ini terpenjara di hotel-hotel yang berada di Riyadh dan sekarang Rashad Al Alimi kepala dewan Kepresidenan Yaman tinggal di luar Yaman.