Sana’a, Purna Warta – Pada saat yang sama dengan pengumuman perpanjangan dua bulan gencatan senjata di Yaman, Amerika Serikat telah setuju untuk menjual senjata dan sistem rudal ke Arab Saudi dan Uni Emirat Arab.
Pentagon mengumumkan pada Selasa malam (2/8) waktu setempat, dua minggu setelah kunjungan Presiden AS Joe Biden ke Arab Saudi dan kawasan, bahwa Kementerian Luar Negeri negara ini telah setuju untuk menjual sistem rudal THAAD ke UEA dan sistem Patriot ke Arab Saudi.
Baca Juga : Sanksi AS Gagal Buat Iran Mengalah
Mengenai penjualan senjata untuk UEA, AS akan menjual Rudal Sistem Terminal High Altitude Area Defense [THAAD] dan peralatan terkait ke UEA seharga $ 2,25 miliar.
Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengatakan: Penjualan yang diusulkan ini akan mendukung kebijakan luar negeri dan keamanan nasional Amerika Serikat dengan membantu meningkatkan keamanan mitra regional yang penting. UEA adalah mitra penting AS untuk stabilitas politik dan kemajuan ekonomi di Timur Tengah.
Dalam sebuah pernyataan, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menegaskan Arab Saudi akan membeli 300 sistem rudal Patriot MIM-104E dan peralatan terkait dengan harga sekitar 3,05 miliar dolar Amerika Serikat.
Pernyataan itu menyebutkan: Penjualan yang diusulkan ini akan mendukung tujuan kebijakan luar negeri dan tujuan keamanan nasional Amerika Serikat dengan meningkatkan keamanan negara mitra yang merupakan kekuatan untuk stabilitas politik dan kemajuan ekonomi di kawasan Teluk.
Pernyataan itu menambahkan: Penjualan yang diusulkan akan meningkatkan kemampuan Kerajaan Arab Saudi untuk menghadapi ancaman saat ini dan di masa depan dengan mengisi kembali stok rudal PATRIOT GEM-T yang semakin menipis.
Penjualan tersebut meliputi alat dan perlengkapan uji, perlengkapan pendukung termasuk publikasi terkait dan dokumen teknis perlengkapan pelatihan, suku cadang dan perbaikan.
Baca Juga : Iran Kembangkan Internet of Things
Amerika mengklaim bahwa penjualan yang diusulkan ini akan dilakukan dengan meningkatkan keamanan mitranya, yang merupakan kekuatan untuk stabilitas politik dan kemajuan ekonomi di kawasan Teluk Persia dan akan mendukung kebijakan luar negeri dan tujuan keamanan nasional Washington.
Sedangkan utusan khusus PBB untuk Yaman mengumumkan bahwa gencatan senjata di Yaman akan diperpanjang selama dua bulan lagi.
Hans Grandberg, perwakilan khusus PBB untuk urusan Yaman, pada hari Selasa (2/8) waktu setempat mengumumkan bahwa pihak-pihak di negara ini telah sepakat untuk memperpanjang gencatan senjata selama dua bulan berdasarkan persyaratan yang sama. Perpanjangan tersebut mencakup komitmen untuk mengintensifkan negosiasi untuk mencapai kesepakatan yang lebih luas sesegera mungkin.
Atas saran Perserikatan Bangsa-Bangsa, gencatan senjata telah ditetapkan di Yaman sejak 2 April, yang paling penting dari klausul-klausulnya adalah kedatangan 18 kapal pengangkut bahan bakar di pelabuhan Al-Hudaidah dan izin dua penerbangan pulang-pergi mingguan dari Bandara Internasional Sana’a.
Meskipun berulang kali terdapat pelanggaran gencatan senjata oleh koalisi Saudi, Hans Grandberg, Utusan Khusus PBB untuk Urusan Yaman, pada 2 Juni mengumumkan perpanjangan dua bulan gencatan senjata di Yaman. Dan tanpa menunjuk pihak yang melanggar gencatan senjata di Yaman, dia mengatakan bahwa dia telah menerima laporan pelanggaran gencatan senjata oleh pihak-pihak yang berkonflik.
Baca Juga : Lagi, Koalisi Saudi Langgar Gencatan Senjata Yaman
Sejak tanggal 26 Maret 2015, Arab Saudi, dalam bentuk koalisi beberapa negara Arab, termasuk UEA, dan dengan bantuan dan lampu hijau Amerika Serikat, melancarkan serangan besar-besaran terhadap Yaman – negara Arab termiskin – dengan dalih ingin membawa Abdurabuh Mansour Hadi, presiden yang mengundurkan diri dan buron, untuk kembali berkuasa dan untuk memenuhi tujuan dan keinginan politiknya.
Organisasi-organisasi yang berafiliasi dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa, termasuk Organisasi Kesehatan Dunia dan UNICEF, telah memperingatkan berkali-kali bahwa karena serangan terus-menerus koalisi agresor di Yaman, warga di negara ini menghadapi kelaparan dan bencana kemanusiaan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam satu abad terakhir.