Aden, Purna Warta – Dewan Transisi Selatan yang berafiliasi dengan UEA di Yaman selatan telah menyerukan partisipasi dalam semua tahap proses politik negara itu sebagai tanggapan atas pernyataan yang dibuat oleh PBB.
Dewan Transisi Yaman Selatan dalam menanggapi pernyataan utusan PBB untuk Yaman Hans Grandberg, menekankan perlunya kelompok itu untuk berpartisipasi dalam proses politik Yaman.
Baca Juga : Protes Keras terhadap Pemerintah yang Terguling di Yaman Timur
Kelompok itu menekankan dalam sebuah pernyataan, “Terwujudnya perdamaian di Yaman tidak akan dicapai dengan hanya mendengarkan kelompok-kelompok selatan, tetapi mereka harus terlibat dalam semua tahapan politik.”
Pernyataan itu juga mengatakan bahwa Partisipasi Yaman selatan dalam proses politik membutuhkan kehendak Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memastikan perdamaian yang nyata dan abadi, sehingga ini tidak akan mungkin terjadi kecuali kata-kata diwujudkan dalam perbuatan.
Pernyataan itu juga mencatat bahwa Kesepakatan Riyadh tetap menjadi peluang nyata untuk proses perdamaian yang sukses yang dipimpin PBB, asalkan tim negosiasi bersama dibentuk berdasarkan perjanjian tersebut.
Pernyataan itu juga mencatat kegagalan pemerintah Hadi untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian, khususnya pengembalian kabinet bersama ke Aden.
Berbicara kepada anggota Dewan Keamanan PBB pada hari Jumat lalu, Grandberg menyatakan keprihatinan tentang situasi di provinsi selatan Yaman.
Baca Juga : Tentara Suriah Memasuki Daerah Al Yadudah di Pinggiran Daraa
November 2019 – Pemerintah Yaman yang terguling yang dipimpin oleh Abdrabbuh Mansour Hadi dan Dewan Transisi Selatan Yaman menandatangani Kesepakatan Riyadh, yang membentuk kabinet baru terdiri dari anggota kedua belah pihak, tetapi bagian militer dari kesepakatan tersebut tetap terhambat.
Berdasarkan kesepakatan tersebut, anggota kabinet baru memasuki kota Aden, tetapi kembali ke Riyadh setelah serangan di kota dan protes rakyat.