Sana’a, Purna Warta – Kepala Dewan Transisi Selatan yang didukung UEA, telah mengancam pemerintah Presiden terguling Abdrabbuh Mansur Hadi, bahwa mereka akan membayar harga yang mahal.
Menurut Sputnik, Idrus Qassim al-Zubaidi, ketua Dewan Transisi Selatan yang didukung UEA, dalam pidatonya kepada komandan militer dan keamanan di kota Aden, Yaman selatan pada hari Sabtu, memperingatkan:
“Angkatan Bersenjata Dewan Transisi Selatan tidak akan pernah bergandengan tangan untuk mengganggu keamanan dan stabilitas kota Lawdar di provinsi Abyan dan di Yaman selatan pada umumnya.”
Baca Juga : Bagaimana Cara AS Menjarah Minyak dari Suriah?
Dia menambahkan bahwa “Pemerintah terguling Abdrabbuh Mansur Hadi akan membayar tindakan ini; tindakan yang jelas merupakan pelanggaran terhadap Perjanjian Riyadh.”
Pemerintah terguling Abdrabbuh Mansur Hadi dan Dewan Transisi Selatan menandatangani Perjanjian Perdamaian Riyadh pada 5 November 2019, yang dimediasi oleh Arab Saudi, dengan tujuan mencapai apa yang disebut perdamaian di Yaman selatan.
Salah satu klausul terpenting dari kesepakatan Riyadh adalah pembentukan pemerintahan Mansour Hadi di kota Aden selama 7 minggu.
Klausul yang lainnya berupa pengonsentrasian pasukan militer di bawah Kementerian Dalam Negeri dan Pertahanan, dan juga pelancaran konfrontasi bersama dengan Pemerintah Keselamatan Nasional (Tentara Yaman dan Ansarullah) di bawah Koalisi Saudi.
Perjanjian tersebut ditanda tangani oleh beberapa pihak, diantaranya adalah Raja Salman bin Abdulaziz dari Arab Saudi beserta Putra Mahkota Mohammed bin Salman, Presiden terguling Abdrabbuh Mansur Hadi, Putra Mahkota Mohammed bin Zayed dari Abu Dhabi dan Idrus al-Zubaidi, Ketua Dewan Transisi Yaman.
Baca Juga : Kurdi Suriah Umumkan Kesiapan untuk Bernegosiasi dengan Damaskus
Jumat lalu, pasukan Presiden terguling Abdrabbuh Mansur Hadi menguasai kota Lawdar di provinsi Abyan.
Kota Lawdar berada di bawah pertempuran sengit oleh pasukan sabuk keamanan yang berafiliasi dengan Dewan Transisi Selatan. Bentrokan itu menyebabkan dua orang tewas dan empat orang terluka.
Bentrokan terjadi ketika direktur keamanan kota menolak untuk menerima pemecatannya dan menolak untuk menyerahkan markas dan peralatan keamanan kepada penggantinya, yang telah ditunjuk oleh menteri dalam negeri pemerintah Hadi.
Perkembangan selanjutnya terjadi seminggu setelah Dewan Transisi Selatan mengumumkan pada 27 Juni, bahwa sebagai tanggapan atas penindasan oleh pasukan pemerintah Mansour Hadi, mereka telah memutuskan semua kontak dengan pemerintah ini untuk melanjutkan pelaksanaan perjanjian Riyadh.
Baca Juga : Reaksi Sana’a atas Pengumuman Utusan Baru PBB untuk Yaman
Dewan Transisi Yaman Selatan, yang didukung oleh UEA, adalah anggota kunci dari koalisi agresor terhadap Yaman, didirikan pada 2017 dan sekarang mengendalikan Aden (pusat Yaman selatan), provinsi Socotra (tenggara) dan bagian selatan Yaman lainnya.