Damaskus, Purna Warta – Presiden Suriah sekali lagi memerintahkan Hussein Arnous untuk membentuk kabinet di negara itu.
Kantor Berita SANA mengumumkan, pada Minggu (1/8), Presiden Suriah Bashar al-Assad sekali lagi memerintahkan Hussein Arnous untuk membentuk kabinet negara itu dalam dekrit nomor 206 yang disetujui pada tahun 2021.
Baca Juga : Seorang Perwira Senior Koalisi Saudi Tewas di Ma’rib
Hussein Arnous juga ditugaskan untuk membentuk kabinet Suriah tahun lalu (2020).
Hussein Arnous telah menjadi Menteri Pengelolaan Air dan Daerah Aliran Sungai Suriah sejak 2018.
Ia lahir di desa al-Tah di wilayah Ma’arrat al-Nu’man di provinsi Idlib, barat laut Suriah. Karenanya dia adalah orang pertama dari provinsi ini yang mendapat jabatan Perdana Menteri.
Arnous, 67th, lulus dari Universitas Aleppo dengan gelar di bidang teknik sipil dan tata kota pada tahun 1978 dan memegang banyak posisi selama pemerintahan Hafez al-Assad dan putranya, Bashar al-Assad. Dia telah memegang posisi senior pemerintah sejak tahun 1980-an.
Baca Juga : Sana’a: Kami Siap Tukar Semua Tahanan dengan Koalisi Saudi
Posisi pertamanya adalah direktur Idlib Roads Company dari tahun 1983 hingga 1992, dan kemudian selama lima tahun ia menjadi presiden persatuan para Insinyur Idlib.
Posisi nasional pertamanya adalah sebagai direktur jenderal Perusahaan Jalan Suriah dari tahun 1992 hingga 2002, setelah itu ia menjabat sebagai wakil menteri komunikasi Suriah selama dua tahun.
Pada tahun 2009, Bashar Assad memilihnya sebagai gubernur Deir ez-Zor (timur), posisi yang dipegangnya hingga 2011. Kemudian ia menjadi gubernur Quneitra (selatan).
Ia juga memegang jabatan menteri pertamanya pada tahun 2013 sebagai Menteri Pelayanan Publik.
Dalam pemerintahan Wael Al-Halqi pada tahun 2014, ia tetap berada di kementerian ini, dan setelah itu, dengan kedatangan Emad Khamis pada tahun 2016, ia mengambil alih Kementerian Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, yang akhirnya menjadi Perdana Menteri Suriah.
Baca Juga : Lagi, Riyadh Klaim Telah Mencegat dan Mengatasi Drone Yaman
Seperti banyak menteri Suriah, dia berada di bawah sanksi AS dan Eropa. Pada tahun 2014, ia masuk dalam daftar sanksi dan dikatakan tidak memiliki hak untuk bepergian ke negara-negara tersebut.
Bashar al-Assad terpilih kembali sebagai presiden Suriah pada 27 Mei dengan lebih dari 95% suara, dan dipastikan menjalankan negara selama tujuh tahun lagi.
Menurut Hamouda Sabbagh, Ketua Parlemen Suriah dalam pemilihan presiden Suriah baru-baru ini, 14 juta 239 ribu warga Suriah berpartisipasi, dimana 13 juta 540 ribu 360 suara, setara dengan 95,1 persen suara didapat Bashar al-Assad.