Sana’a, Purna Warta – Keamanan navigasi di Laut Merah bergantung pada penghentian invasi ke Gaza, sementara Amerika Serikat dan Inggris telah memiliterisasi dan mengubah jalur perdagangan penting ini menjadi zona militer panas setelah invasi ke Yaman.
Baca Juga : Karena Perang Gaza, Defisit Anggaran Israel Dekati $21 Miliar
Qasim Hadraj, seorang pakar Lebanon dan konsultan hubungan internasional, mengatakan: “Kita sudah terbiasa dengan Amerika, Inggris, dan sebelumnya Israel yang menggunakan hak asasi manusia dan demokrasi sebagai alasan untuk melakukan tindakan yang berujung pada kematian, kehancuran, dan tindakan militer yang disertai kekerasan.”
Dia menjelaskan: “Jika kita melihat secara detail pemandangannya, kita dapat melihat bahwa pasukan Yaman telah melakukan 26 kali serangan, dan dalam serangan tersebut tidak ada satu orang pun yang terluka, dan tidak ada kerusakan pada navigasi maritim.
Pada saat yang sama, tindakan bodoh kedua negara ini (Amerika dan Inggris) sejalan dengan kebingunan rezim Israel di kancah militer dan politik. Dan tindakan-tindakan ini tidak membantu rezim Zionis Israel, namun menyebarkan kebingungan di bidang lain.”
Pakar hubungan internasional Arab ini mengatakan: “Apa yang dilakukan Amerika Serikat dan Inggris, seperti yang dikatakan Sayyid Abdul Malik Al-Houthi, pemimpin Ansarullah Yaman, adalah sebuah kebodohan besar. Karena pentingnya kawasan komersial yang penting ini, maka perlu selalu dilakukan upaya untuk mengatasi permasalahan kawasan ini. Namun tindakan negara-negara ini telah mengubahnya menjadi pusat militer.”
Baca Juga : Protes Meletus di New York Kutuk Serangan AS di Yaman
Qasim Hadraj lebih lanjut mencatat: “Saat ini, Iran telah menjadi pendukung setia Palestina dan mitra dalam peristiwa ini, sehingga ada kemungkinan bahwa apa yang terjadi di Bab Al-Mandeb juga akan terjadi di Selat Hormuz di masa depan. Karena Amerika ingin menargetkan kekuatan perlawanan.”
Dia menekankan: “Keamanan navigasi maritim bergantung pada penghentian agresi di Gaza, sementara AS dan Inggris telah memicu konflik dan memperburuk situasi, mengetahui bahwa tujuan mereka tidak akan tercapai. Ironi yang aneh adalah bahwa negara-negara agresorlah yang telah menetapkan ketentuan-ketentuan dalam PBB dan piagamnya serta meminta negara-negara lain untuk mematuhinya, namun kini mereka sendiri yang melanggar hukum internasional tersebut.
Konsultan hubungan internasional ini menegaskan bahwa Ansarullah bekerja berdasarkan kerangka hukum internasional yang memberinya kewenangan untuk menguasai wilayah maritim ini sebagai wilayah perairan Yaman.
Baca Juga : Di Sidang DK PBB, Rusia Kutuk Serangan terhadap Yaman
Dia mengatakan: “Konvensi Maritim PBB menyatakan bahwa negara yang memiliki kewenangan tersebut berhak menyita, menahan dan memeriksa kapal, terutama dalam kasus luar biasa dan perang.”