Wina, Purna Warta – Abbas Araghchi, Wakil Politik Kemenlu Iran, pasca perundingan Komisi Umum JCPOA hari Selasa (27/4), menyindir akan menghentikan perundingan jika dirasa tidak ada lagi keseriusan semua pihak.
Dalam wawancaranya dengan Press TV, Araghchi kembali menegaskan bahwa semua sanksi yang diberlakukan pasca JCPOA harus dihapus, baik yang diaktifkan di periode Obama maupun Trump.
Kepala tim negosiasi Iran di Wina membahas sanksi-sanksi CAATSA bahwa sanksi-sanksi melalui hukum dalam negeri AS (CAATSA) harus digugurkan.
“Kebijakan kami tidak akan berubah sama sekali. Pertama, Amerika harus menggugurkan semua sanksi dan Iran hanya akan merealisasikan JCPOA pasca langkah verifikasi,” tegas Araghchi dengan penekanan bahwa Iran tidak akan merubah sikap.
Dalam wawancaranya dengan Press TV, Abbas Araghchi juga membahas komisi Sequence dan menyatakan bahwa komisi ini akan fokus pada praktek atau practical arrangements.
“Tugas dari komisi ini, selain mengamati langkah verifikasi dan jangka waktunya, juga bertugas menentukan jadwal tempo realisasi semua pihak untuk menjalankan kesepakatan,” jelas Araghchi mengenai tugas komisi umum yang sebelumnya disebut komisi Sequence.
Terkait sanksi U-turn, sanksi yang mencegah Iran melakukan transaksi bank dengan asing dan termasuk faktor penghalang kepentingan Iran dalam JCPOA, Abbas Araghchi menyatakan bahwa analisa perihal ini harus diserahkan kepada ahlinya.
“Sekarang ini kami fokus pada tema perubahan mata uang yang berbeda-beda,” tambahnya.
Selanjutnya, Araghchi kembali menegaskan bahwa Iran tidak ingin meneruskan perundingan tanpa hasil.
“Jika kami merasa bahwa semua pihak tidak memiliki keseriusan lazim yang diperlukan, maka kami akan menghentikan perundingan,” tegasnya.
Mengenai dukungan Rusia dan China, Abbas Araghchi mengungkapkan kepuasannya dan menyatakan, “Sebelum perundingan, kami terlibat dialog segitiga dan kami sadari bahwa kami memiliki banyak kesamaan.”