Tehran, Purna Warta – Menurut laporan, Direktur Divisi III Eropa Barat Kementerian Iran memanggil diplomat Swedia tanpa kehadiran duta besar Swedia untuk Republik Islam Iran pada hari Kamis (14/7), setelah pengadilan mengeluarkan hukuman terhadap Hamid Nouri, mantan pejabat peradilan Iran atas dasar dari tuduhan kelompok teroris MKO.
Baca Juga : Warga Palestina Tolak Kunjungan Biden dan Gelar Unjuk Rasa di Tepi Barat
Diplomat Swedia itu diberikan nota protes resmi terkait kasus Hamid Nouri.
Pejabat Kementerian Luar Negeri Iran menyebut hukuman itu “ilegal dan bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum internasional,” dan menyebutkan juga bahwa pengadilan itu “tidak kompeten” dan proses hukumnya “ilegal.”
Nouri telah dijatuhi hukuman berdasarkan “kesaksian kosong” dari anggota kelompok teroris, yang telah membunuh 17.000 warga Iran yang tidak bersalah, kata pejabat Iran, menunjuk pada kekejaman MKO.
Dia lebih lanjut mengecam Stockholm karena “pendekatan selektif terhadap terorisme” dengan memberikan kepercayaan pada tuduhan MKO terhadap Nouri.
Pejabat Kementerian Luar Negeri Iran lebih lanjut mengingatkan bahwa warga negara Iran telah menjadi sasaran kurungan isolasi serta berbagai batasan dan tekanan mental dan fisik lainnya, dan menyebutkan bahwa kondisi yang tidak manusiawi yang dialami tahanan Iran tersebut sebagai “manifestasi praktis dari penyiksaan dan pelanggaran hak asasi manusia.”
Baca Juga : Menlu Iran: Pertunjukan Boneka AS-Israel di Kawasan Tingkatkan Tekad Iran
Dia mengatakan pemerintah Swedia bertanggung jawab atas pelanggaran hak-hak warga negara Iran dan dampak perlakuannya terhadap hubungan Swedia dengan Republik Islam.
Pejabat Iran itu meminta Stockholm untuk memulihkan kasus Nouri, dan memberi peluang pembebasannya segera, serta memberikan kompensasi kepadanya atas kondisi mengerikan yang terpaksa dideritanya.
Diplomat Swedia itu mengatakan warga negara Iran itu akan diberi kesempatan untuk mengajukan banding atas vonisnya dan berjanji akan menyampaikan protes pemerintah Iran atas kasus tersebut kepada pemerintah Swedia.