Purna Warta – Suriah kembali mendesak Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengambil tindakan “tegas dan segera” terhadap agresi yang dilakukan Israel di Suriah.
Suriah juga mendesak badan dunia tersebut untuk meminta pertanggungjawaban otoritas Israel atas tindakan terorisme dan kejahatan mereka di Suriah dan Palestina serta dukungan mereka terhadap kelompok-kelompok Takfiri.
Kementerian Luar Negeri dan Ekspatriat Suriah, dalam sebuah pernyataan yang dirilis pada Kamis (8/4) mengatakan serangan rudal Israel di dekat ibu kota Suriah, Damaskus pada dini hari itu adalah pelanggaran nyata terhadap Piagam PBB, prinsip-prinsip hukum internasional, dan Dewan Keamanan terkait kedaulatan Suriah.
“Tindakan agresi Israel terjadi pada saat dunia merayakan Paskah, yang membawa pesan cinta dan perdamaian. Israel, bagaimanapun, telah membuktikan melalui serangan yang tak henti-hentinya di tanah Suriah bahwa mereka tidak percaya pada perdamaian melainkan pada hukum rimba,” bunyi pernyataan itu.
Kementerian Suriah menambahkan bahwa pejabat Israel cenderung bangga atas tindakan agresi semacam itu untuk menutupi krisis moral dan politik mereka. Ia pun menyoroti bahwa serangan Israel tersebut juga terjadi di bawah naungan dukungan Washington.
Pernyataan itu selanjutnya mengatakan bahwa pejabat Israel mendukung kelompok teroris yang mendatangkan malapetaka di seluruh Suriah. Israel terus berusaha mencegah pasukan pemerintah Suriah dan sekutu mereka memerangi ISIS, Hayat Tahrir al-Sham, dan kelompok militan lainnya.
Kementerian Luar Negeri Suriah kemudian mengkritik apa yang digambarkannya sebagai kampanye Barat yang hiruk pikuk untuk melumpuhkan negara Arab secara ekonomi melalui sanksi dan pembatasan akses ke makanan, medis dan pasokan bahan bakar.
“Serangan Israel [di Suriah] tidak mungkin terjadi tanpa dukungan pemerintah AS yang dermwan dan kebal terhadap akuntabilitas yang diberikan oleh negara-negara anggota Dewan Keamanan tertentu.
“Ini menegaskan bahwa Amerika Serikat, setelah kebijakan agresifnya terhadap Suriah, kawasan dan dunia, tidak memiliki alasan hukum maupun moral untuk ditugaskan menjaga perdamaian dan keamanan internasional…,” lanjut pernyataan itu.
Kementerian luar negeri Suriah kemudian meminta Dewan Keamanan untuk memikul tanggung jawabnya dalam kerangka Piagam PBB. Yang paling penting, menurutnya, adalah pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, untuk mengambil tindakan tegas dan segera untuk mencegah terulangnya serangan Israel terhadap Suriah.
Ia juga mendesak Dewan untuk meminta pertanggungjawaban otoritas Israel atas kejahatan mereka terhadap negara-negara Suriah dan Palestina, dan dukungan mereka yang berkelanjutan untuk kelompok teroris – yang semuanya merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional, Resolusi Dewan Keamanan 242, 338, 350 dan 497, serta semua resolusi internasional tentang pemberantasan terorisme.
Suriah telah dicengkeram oleh militansi yang didukung asing sejak Maret 2011. Pemerintah Suriah mengatakan rezim Israel dan sekutu Barat dan regionalnya membantu kelompok teroris Takfiri yang mendatangkan malapetaka di negara itu.
Pasukan pemerintah Suriah dan sekutunya telah berhasil merebut kembali sekitar 80 persen wilayah negara Arab yang dilanda perang itu dari teroris Takfiri.
Tentara Suriah berjuang untuk mengusir militan yang tersisa, tetapi kehadiran pasukan AS dan Eropa di samping pasukan Turki telah memperlambat kemajuannya.
Sebuah laporan baru oleh kelompok bantuan kemanusiaan telah mengungkapkan bahwa biaya ekonomi dari konflik yang disponsori asing yang sedang berlangsung di Suriah setelah 10 tahun diperkirakan mencapai lebih dari USD 1,2 triliun, selain hilangnya ribuan nyawa sipil dan jutaan orang yang mengungsi.
Baca juga: Akankah Joe Biden dan Vladimir Putin Satu Skenario di Medan Suriah?