Tehran, Purna Warta – Presiden Iran Ibrahim Raisi mengatakan Tehran tidak akan pernah mengabaikan hak nuklirnya dan mengharapkan pihak-pihak dalam perjanjian nuklir tahun 2015 mengambil langkah-langkah “praktis” untuk memenuhi komitmen mereka berdasarkan perjanjian tersebut.
Baca Juga : Iran: Klaim Kosong AS dan GCC Untungkan Pihak-pihak Berkeinginan Buruk di Wilayah Tersebut
Berbicara pada konferensi pers di sela-sela Majelis Umum PBB di New York pada hari Rabu (20/9), Raisi menegaskan kembali kepatuhan Iran terhadap komitmennya sesuai dengan perjanjian nuklir, yang secara resmi dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA).
Iran tidak pernah meninggalkan meja perundingan dan menekankan bahwa AS dan negara-negara Eropa harus kembali menjalankan kewajibannya (berdasarkan JCPOA), tambahnya.
Ia menyayangkan AS dan sekutu Baratnya menggantungkan harapan mereka pada kerusuhan tahun lalu di Iran dan meninggalkan meja perundingan, yang merupakan sebuah kesalahan perhitungan.
“Jika Amerika siap memenuhi komitmen mereka, maka landasan akan siap untuk [mencapai] kemajuan dalam interaksi dan mencapai kesepakatan yang baik,” kata Raisi.
Baca Juga : Biden: Tank Abrams AS Pertama Akan Tiba di Ukraina Minggu Depan
Iran membuktikan sifat damai program nuklirnya kepada dunia dengan menandatangani JCPOA dengan enam kekuatan dunia. Namun, keluarnya Washington pada bulan Mei 2018 dan penerapan kembali sanksi terhadap Tehran membuat masa depan perjanjian tersebut berada dalam ketidakpastian.
Upaya diplomatik multilateral untuk menghidupkan kembali JCPOA telah terhenti sejak Agustus 2022, dengan Iran menyalahkan Amerika Serikat karena menolak mencabut sanksi yang telah dicabut dari perjanjian nuklir dan juga gagal menjamin kepada Iran bahwa mereka tidak akan meninggalkan perjanjian itu lagi.
Presiden Iran juga menyinggung kegiatan pengayaan uranium negaranya dan mengatakan, “Program nuklir sepenuhnya untuk tujuan damai dan pengamat internasional juga selalu memverifikasi masalah ini.”
Raisi menolak klaim media Barat tentang Iran yang meningkatkan tingkat pengayaan uraniumnya dan mengatakan bahwa negara tersebut hanya memperkaya uranium ke tingkat yang diperlukan untuk kegiatan nuklir damai.
Baca Juga : Para Pengunjuk Rasa Berkumpul di Times Square New York Lawan Netanyahu
Pada bulan Desember, Juru Bicara Organisasi Energi Atom Iran (AEOI) Behrouz Kamalvandi mengatakan pengayaan uranium negara tersebut secara resmi telah mencapai tingkat kemurnian 60 persen sesuai dengan undang-undang parlemen pada bulan Desember 2020 – yang dijuluki Rencana Aksi Strategis untuk Melawan Sanksi, yaitu bertujuan untuk melawan sanksi dan mempromosikan program nuklir damai negara tersebut.
Dia mengatakan undang-undang parlemen telah “memberikan kondisi yang baik bagi negara dan hari ini pengayaan [uranium] kami secara resmi telah mencapai 60% sesuai dengan undang-undang ini.”
Menanggapi pertanyaan tentang tindakan Iran yang melarang beberapa inspektur dari Badan Energi Atom Internasional (IAEA) yang ditugaskan di negara tersebut, Raisi berkata, “Iran tidak memiliki masalah dengan prinsip inspeksi kecuali kinerja beberapa inspektur menyebabkan Iran kehilangan kepercayaan di dalamnya.”
Dalam hal ini, tambahnya, wajar jika Iran meminta inspekturnya diganti.
Dalam sebuah pernyataan pada hari Sabtu, Direktur Jenderal IAEA Rafael Grossi mengutuk apa yang disebutnya sebagai tindakan Iran yang “tidak proporsional dan belum pernah terjadi sebelumnya” yang menarik penunjukan beberapa inspektur “paling berpengalaman” yang ditugaskan untuk melakukan kegiatan verifikasi di negara tersebut berdasarkan Perjanjian Perlindungan NPT.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Nasser Kan’ani menolak klaim tersebut dan mengatakan Amerika Serikat dan tiga pihak Eropa dalam JCPOA telah menyalahgunakan IAEA dengan tujuan mencapai tujuan politik mereka sendiri.
Baca Juga : Israel Kembali Tutup Penyeberangan Gaza Halangi Akses Warga Palestina untuk Bekerja
Iran menentang perubahan geopolitik sekecil apa pun di kawasan
Menyinggung permusuhan baru antara Azerbaijan dan kelompok separatis yang didukung Armenia di wilayah Karabakh, Raisi mengatakan Iran telah menyatakan penolakannya terhadap kedua belah pihak terhadap perubahan geopolitik sekecil apa pun di wilayah tersebut.
“Republik Islam Iran telah berulang kali menyatakan bahwa ketegangan dan konflik bukanlah solusi terhadap permasalahan regional dan ketegangan tersebut dapat diselesaikan melalui mediasi negara-negara kuat seperti Iran yang bertetangga dengan Republik Azerbaijan dan Armenia,” tegas Presiden.
Pada hari Selasa, Azerbaijan melancarkan operasi militer di wilayah tersebut, menuduh pasukan yang didukung Armenia di sana melakukan penembakan “sistematis, kegiatan pengintaian, membentengi posisi pertahanan dan kesiapan tempur tingkat tinggi.”
Namun belakangan, pasukan separatis Armenia melaporkan bahwa mediasi yang dilakukan oleh komando kontingen penjaga perdamaian Rusia yang ditempatkan di wilayah tersebut telah menghasilkan persetujuan kedua belah pihak terhadap gencatan senjata.
Tehran menyambut baik perjanjian tersebut dan Kan’ani mendesak kedua belah pihak untuk fokus pada penyelesaian perselisihan mereka berdasarkan “mekanisme dialog dan damai” dalam kerangka integritas wilayah Azerbaijan.
Perang tidak membawa akibat apa pun selain kehancuran dan penyebaran kebencian serta membahayakan stabilitas dan keamanan kawasan, katanya.
Baca Juga : Iran Pamerkan Rudal, Drone Jarak Terjauh pada Parade Militer 2023
Hubungan Saudi dengan Israel menusuk dari belakang perlawanan rakyat Palestina
Di bagian lain dalam konferensi persnya, presiden Iran sekali lagi menyoroti pentingnya pembebasan Palestina yang selalu menjadi isu utama dunia Muslim dan mengatakan, “Pembentukan hubungan [Arab Saudi] dengan rezim Zionis (Israel) adalah sebuah tusukan punggung rakyat Palestina dan perlawanannya.”
Iran percaya bahwa upaya Israel untuk menormalisasi hubungan dengan negara-negara regional tertentu tidak akan pernah memberikan keamanan bagi mereka “karena negara-negara regional memiliki dendam yang mendalam terhadap rezim ini selama 75 tahun penindasannya terhadap bangsa Palestina.”
Pada akhir Juli, pemerintahan Biden mengumumkan bahwa kesepakatan bagi Israel dan Arab Saudi untuk menormalisasi hubungan mungkin akan segera tercapai setelah pembicaraan antara Penasihat Keamanan Nasional Jake Sullivan dengan para pejabat Saudi di Jeddah.
Untuk menandatangani perjanjian dengan Israel, Riyadh secara terbuka meminta Tel Aviv untuk melaksanakan apa yang disebut Inisiatif Perdamaian Arab tahun 2002 untuk mendirikan negara Palestina terlebih dahulu.
Namun, anggota rezim sayap kanan Israel, yang dipimpin oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, mengatakan mereka tidak akan memberikan konsesi apa pun kepada Palestina sebagai bagian dari kemungkinan kesepakatan normalisasi hubungan dengan Arab Saudi.