Amman, Purna Warta – Proses normalisasi hubungan antara para pemimpin UEA dan rezim Zionis selama setahun terakhir, meskipun ada tentangan internal di UEA, telah membuat sejumlah analis berbicara tentang “pengulangan pengalaman Mesir dan Yordania di UEA”.
Pejabat Emirat menandatangani perjanjian normalisasi dengan rezim Zionis pada 13 Agustus 2020, mengabaikan hak-hak rakyat Palestina dan perjuangan mereka yang sah, dan mengabaikan cita-cita dunia Islam di bawah pemerintah AS saat itu yang dipimpin oleh Donald Trump untuk menormalkan hubungan, mereka menandatangani apa yang disebut Zionis sebagai “Perdamaian Abraham“.
Baca Juga : Babak Baru Perundingan Astana terkait Suriah
UEA adalah negara ketiga di dunia Arab setelah Mesir dan Yordania yang menandatangani perjanjian normalisasi dengan rezim Zionis masing-masing pada tahun 1979 dan 1994.
Normalisasi Mesir dan Yordania telah digambarkan oleh dunia Islam sebagai pengkhianatan terhadap cita-cita rakyat Palestina dan isu-isu yang sah dunia Islam.
UEA adalah negara Arab pertama di Teluk Persia yang menandatangani perjanjian normalisasi semacam itu dengan rezim Zionis.
Abu Dhabi bergabung dengan rezim Zionis, dengan tujuan agar rezim Zionis memberi keamanan kepadanya, alih-alih menempatkan mekanisme keamanan kolektif dalam agenda dan bekerja sama dengan negara-negara lain di kawasan Teluk Persia.
Sementara pejabat UEA membenarkan normalisasi hubungan mereka dengan rezim Zionis dengan dalih bahwa tindakan ini akan menghentikan pencaplokan Lembah Yordania ke rezim. Padahal, perdana Menteri Israel ketika itu, Benjamin Netanyahu, menekankan bahwa Tel Aviv tidak akan mengabaikan rencananya untuk mencaplok wilayah tersebut.
Membangun hubungan diplomatik penuh dengan rezim Zionis, investasi bilateral, menandatangani perjanjian bilateral di bidang pendidikan, perdagangan, pariwisata, dan keamanan termasuk di antara ketentuan perjanjian normalisasi UEA.
Baca Juga : Presiden Venezuela Ucapkan Selamat kepada Ibrahim Raeisi
Netanyahu mengatakan pada saat itu bahwa Israel akan bekerja dengan UEA dalam bidang medis, energi, lingkungan, dan banyak masalah lainnya, dan bahwa duta besar UEA untuk Amerika Serikat, Youssef al-Otaiba, menyebut normalisasi itu sebagai “kemenangan bagi demokrasi dan kawasan.”
Menyusul normalisasi hubungan Tel Aviv-Abu Dhabi, bendera rezim Zionis di UEA dikibarkan. Berita penerbangan-penerbangan pariwisata dan kedatangan Zionis di UEA serta pembukaan restoran mereka di negara ini, telah dilancarkan dan menyebar.
Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Kementerian Kesehatan UEA dengan rezim Zionis, kesepakatan tentang penghapusan pajak berganda dan kerjasama di bidang pertanian, keamanan, militer dan teknologi adalah aspek lain dari kerjasama yang dimulai dengan normalisasi hubungan Abu Dhabi dengan Tel Aviv.
Dengan demikian, UEA menjadi platform untuk kegiatan perusahaan Zionis dan penjualan produk dan layanan mereka, dan pada saat yang sama, rezim Zionis mencoba menggunakan uang besar UEA untuk pertumbuhan dan perkembangannya.
Baca Juga : Ansarullah: Penolakan Doha Indikasi Bahwa Bahrain Tidak Penting
Dalam kasus ini, UEA telah menyiapkan dana $10 miliar untuk berinvestasi di sektor strategis energi, industri, air, luar angkasa, kesehatan masyarakat, teknologi pertanian dan sejenisnya di Israel.
Dalam kasus terakhir, rezim Zionis mencoba menyusup ke media melalui UEA, terutama di negara-negara Arab Teluk Persia, dan kantor media pertama rezim dibuka dalam bentuk saluran berita Zionis “i24News“.
Frank Melloul, kepala saluran televisi i24News rezim Zionis, mengumumkan:
Pembukaan kantor kami di Dubai akan membuat liputan berita kami di Timur Tengah tepat di jantung bisnis dan media UEA, menjadi lebih lengkap dan lebih baik.
Pejabat jaringan Zionis ini juga mengumumkan kesepakatan dengan Kementerian Pariwisata UEA dan jaringan media “GulfNews” negara itu.
Pada saat yang sama, sebuah rumah sakit Israel bernama “Sheba” mengumumkan penandatanganan nota kesepahaman dengan Kementerian Kesehatan UEA untuk penyediaan layanan telemedicine, pelatihan staf medis dan pariwisata medis.
Di tingkat politik, Perdana Menteri Israel Naftali Bennett berencana melakukan perjalanan luar negeri pertama ke Abu Dhabi dalam beberapa hari mendatang setelah menjabat.
Situasi ini menunjukkan bahwa sejak pengumuman normalisasi hubungan antara UEA dan rezim Zionis kurang dari setahun yang lalu, Zionis di satu sisi terus berusaha menyusup ke berbagai tingkatan dan bagian UEA sebagai bagian dari proyek yang lebih besar untuk memperluas pengaruh mereka di kawasan Teluk Persia dan mempengaruhi negara-negara Arabnya.
Baca Juga : Yordania Kutuk Rencana Pemukiman Baru Israel
Dan di sisi lain, mereka menggunakan uang besar UEA untuk memperbaiki situasi ekonomi mereka, dan hal ini telah mengubah UEA menjadi arena eksploitasi dan invasi Zionis.
Otoritas UEA, di saat telah mengabaikan cita-cita Palestina dan dunia Arab, justru malah membuka pintu negara ini untuk rezim Zionis semakin hari semakin lebar, dan pada dasarnya mayoritas rakyat UEA menentang pendekatan seperti itu.
Sebuah jajak pendapat yang diterbitkan di banyak media berbahasa Arab menunjukkan bahwa sekitar 80% warga Emirat enggan memiliki hubungan kerja atau olahraga dengan Israel. Hal ini menunjukkan kontradiksi antara pandangan mayoritas Emirat dengan pandangan politik resmi pejabat negara ini.
Sementara beberapa analis di kawasan itu percaya bahwa rezim Zionis akan melanjutkan upayanya untuk mengendalikan UEA dalam beberapa bulan dan tahun mendatang dengan mengambil keuntungan dari penandatanganan perjanjian normalisasi dengan para pemimpin UEA.
Tetapi mereka juga menekankan bahwa penentangan terhadap langkah tersebut akan berlanjut di tingkat akar rumput, dan bahwa kesepakatan normalisasi dengan UEA diharapkan bisa menjadi seperti kesepakatan normalisasi dengan Mesir dan Yordania.
Baca Juga : Bloomberg: Amerika Serikat Siap Kembali ke Pembicaraan Wina
Yang setelah bertahun-tahun dari penandatanganannya, rakyat negara-negara ini menekankan penentangan mereka terhadap rezim Zionis dalam berbagai kesempatan dan, dengan membakar bendera Zionis, menuntut pembatalan normalisasi dan pemutusan hubungan diplomatik serta pengusiran duta besar Zionis.