Tehran, Purna Warta – Menteri Luar Negeri Iran Amir Abdullahian telah mengecam babak baru sanksi Uni Eropa terhadap Republik Islam Iran, dengan mengatakan blok beranggotakan 27 negara itu berpegang teguh pada kebijakan sanksi “tidak efektif” mantan presiden AS Donald Trump terhadap Tehran.
Baca Juga : Bashar Assad: Hubungan Suriah dengan Lebanon adalah Persaudaraan
Dalam percakapan telepon dengan kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Josep Borrell pada hari Minggu, Amir Abdullahian mengecam kebijakan Brussel yang usang terkait Iran.
Bulan lalu, UE memberlakukan sanksi baru terhadap sejumlah pejabat dan organisasi Iran atas dugaan tindakan keras terhadap kerusuhan di seluruh negeri. Beberapa negara anggota UE dan Parlemen Eropa bahkan mendorong Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC) untuk terdaftar dalam organisasi teroris.
“Perilaku Uni Eropa dalam beberapa bulan terakhir adalah kelanjutan dari kebijakan Iran Trump yang tidak efektif. Ini semakin membuktikan kelanjutan dari standar ganda dan tidak realistis yang dikombinasikan dengan eksploitasi konsep hak asasi manusia,” kata Amir Abdullahian.
Dia juga mengecam negara-negara Eropa tertentu karena mendukung kelompok anti-Iran yang mensponsori terorisme.
Menyinggung interaksi antara Iran dan Badan Energi Atom Internasional (IAEA) mengenai isu-isu yang berkaitan dengan perjanjian perlindungan, menteri luar negeri mengatakan Teheran merencanakan kunjungan Direktur Jenderal IAEA Rafael Grossi dan bahwa inisiatif bersama ada dalam agenda.
“Jika badan tersebut bertindak dengan perspektif teknis dan non-politis, dimungkinkan untuk mencapai kerangka kerja untuk menyelesaikan masalah tersebut,” tambahnya.
Iran dan IAEA saat ini berada dalam perselisihan yang dipicu oleh tuduhan badan tersebut yang dipengaruhi Israel, yang dilontarkan terhadap kegiatan nuklir damai Teheran seperti halnya Republik Islam dan pihak lain dalam kesepakatan nuklir Iran 2015 tampaknya mendekati kesepakatan untuk menghidupkan kembali kesepakatan tersebut.
Iran mengatakan kesepakatan tentang kebangkitan kembali kesepakatan nuklir bergantung pada penyelesaian masalah pengamanan antara Teheran dan IAEA, dan tanpa menyelesaikan masalah tersebut, menghidupkan kembali Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA) tidak masuk akal.
Negosiasi untuk menyelamatkan JCPOA telah terhenti sejak Agustus 2022 karena desakan Washington pada posisinya yang keras kepala untuk tidak menghapus semua sanksi yang dijatuhkan pada Republik Islam Iran oleh pemerintahan Trump.
Baca Juga : Israel Hadapi Konflik Internal Terbasar dalam Sejarah, Berikut Akar Permasalahannya
Iran selalu mencari perdamaian di Ukraina
Merujuk pada perang Ukraina, Amir Abdullahian mengatakan Republik Islam Iran selalu menekankan perlunya gencatan senjata dan strategi diplomatik untuk menyelesaikan konflik.
Iran, tambahnya, percaya bahwa penghormatan terhadap integritas teritorial negara lain menjamin perdamaian yang berkelanjutan, termasuk di Ukraina, dan tidak ada upaya untuk mendorong gencatan senjata dan perdamaian.
Borrell, pada bagiannya, merujuk pada dukungan Eropa untuk Kiev dan menyuarakan pesimisme tentang prospek mencapai gencatan senjata dalam beberapa minggu atau bahkan bulan mendatang.
Dia juga mengungkapkan harapan atas kemajuan yang dibuat dalam kerja sama antara Iran dan IAEA, dan menggarisbawahi perlunya melanjutkan pembicaraan.