Damaskus, Purna Warta – Setelah bertemu dengan Presiden Suriah, Bashar Al-Assad, dan Menteri Luar Negeri Suriah, Faisal Al-Mekdad, Menteri Luar Negeri Yordania, Ayman Al-Safadi, mengumumkan bahwa dia membahas dengan para pejabat pemerintah Suriah tentang hubungan bilateral dan upaya yang dilakukan untuk menciptakan solusi politik untuk krisis Suriah.
Safadi juga menjelaskan bahwa solusi yang diinginkan adalah solusi yang menjaga persatuan dan kedaulatan Suriah, memulihkan keamanan, stabilitas, dan perannya, menciptakan kondisi untuk kembalinya pengungsi secara sukarela, dan membersihkan Suriah dari terorisme, yang mengancam semua orang.
Baca Juga : Koalisi Saudi Langgar Kesepakatan Swedia di Al-Hudaidah
Pernyataan ini membangkitkan kembali inisiatif Yordania untuk menyelesaikan krisis Suriah, yang telah berhenti selama sekitar dua tahun.
Terlepas dari adanya kebangkitan kembali hubungan Suriah-Yordania setelah pembukaan kembali penyeberangan Al-Nassib pada tahun 2018, pemerintah Yordania dan kontak-kontak pemerintah serta diplomatik antara pihak-pihak tersebut selama dua tahun terakhir, termasuk percakapan telepon antara Presiden Suriah Bashar al-Assad dan Raja Abdullah dari Yordania, namun kunjungan menteri luar negeri Yordania ke Damaskus dianggap sebagai kunjungan pertama pejabat tinggi Yordania sejak awal perang di Suriah pada tahun 2011.
Pernyataan Al Safadi ini disambut terbuka oleh Suriah; Dalam sebuah pernyataan, Kantor Presiden Suriah mengutip Bashar Assad yang mengatakan bahwa Suriah menghargai posisi pemerintah dan bangsa Yordania yang bersaudara dan menyambut setiap posisi konstruktif dari saudara-saudara Arab terhadap Suriah.
Al-Mekdad juga menjelaskan bahwa kata-kata Raja Abdullah II yang ditujukan kepada Bashar Al-Assad dan belasungkawanya atas bencana gempa bumi adalah obat bagi rakyat Suriah yang terluka.
Dia juga mencatat bahwa kunjungan menteri luar negeri Yordania saat ini ke Damaskus dilakukan untuk mengungkapkan perasaan Raja Yordania dan perasaan rakyat negaranya terhadap Suriah.
Raja Yordania memaparkan rencana awal untuk menyelesaikan krisis Suriah sekitar dua tahun lalu; Menurut rencana ini, ditekankan bahwa upaya yang dilakukan untuk menggulingkan rezim Suriah telah gagal; Artinya, penyelesaiannya bergantung pada kerja sama dengan Damaskus.
Di sisi lain, Damaskus merhasil menggagalkan rencana Amerika Serikat yang ingin menciptakan ketegangan di Dewan Keamanan terkait kasus kemanusiaan.
Baca Juga : PBB: Yaman Terima Seperempat Juta Imigran Afrika Setiap Tahun
Suriah, yang berulang kali memperingatkan adanya upaya untuk mempolitisasi bencana, sesaat sebelum pertemuan luar biasa Dewan Keamanan pada Senin pekan lalu, setuju untuk membuka dua perbatasan Bab Al-Salamah dan Al-Ra’i selama tiga bulan untuk mengirimkan bantuan.
Tindakan Damaskus ini menggagalkan kampanye Amerika Serikat, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa juga telah memulai langkah-langkah untuk secara bertahap memberikan bantuan bagi mereka yang terkena dampak gempa.