Tehran, Purna Warta – Dalam rapat Dewan Tertinggi Koordinasi Perekonomian Iran yang digelar Sabtu malam (16/7) dengan dihadiri para pimpinan tiga cabang kekuasaan dan anggota lainnya, di bawah kepemimpinan Presiden Ibrahim Raisi, dibahas strategi pengorganisasian perdagangan perbatasan dan usaha memerangi penyelundupan dan metode lain untuk mengatasi pergerakan barang ilegal di daerah perbatasan.
Baca Juga : Jutaan Warga Yaman Rayakan Idul Ghadir
Dalam pertemuan ini, usulan markas besar untuk memerangi penyelundupan barang dan mata uang dengan tiga sumbu “transparansi dan legalisasi perdagangan perbatasan”, “menciptakan infrastruktur yang diperlukan untuk pengembangan perdagangan legal di perbatasan” dan “menciptakan lapangan kerja” dengan tujuan memberikan kehidupan yang layak bagi penduduk daerah perbatasan” telah disetujui.
Proposal ini telah disetujui oleh Dewan Tertinggi Koordinasi Ekonomi dengan tujuan untuk meningkatkan tata kelola pemerintah dalam menentang porting ilegal, menangani dampak sosial, manusia dan ekonomi yang berbahaya dari metode ilegal dalam memindahkan barang di perbatasan.
Sembari menekankan perlunya bagi Iran membuat strategi perdagangan perbatasan yang sehat, mendukung kegiatan hukum, menangani kerusakan, dan konsekuensi sosial, serta ekonomi dari metode pemindahan barang yang salah, Presiden mengatakan, “Memberikan penghidupan dan penciptaan lapangan kerja bagi penduduk perbatasan yang menjadi pelindung Islam adalah bagian dari program pemerintah dan prioritas semua lembaga, oleh karena itu setiap keputusan di bidang ini harus dapat mendukung penghidupan yang stabil dan sehat dari penduduk perbatasan dan mengarah pada pengelolaan yang baik, serta disiplin perdagangan perbatasan”.
Baca Juga : Ansarullah: Konferensi Riyadh Hanya untuk Melayani Israel
Dalam pertemuan ini, isu penanganan situasi kompleks produksi tebu Haft Tappeh juga menjadi agenda pembahasan. Untuk mempertimbangan efek positif dan konstruktif dari keputusan sementara pemerintah tahun lalu dalam mengatur dan meningkatkan fungsi kompleks ini, langkah-langkah tepat sangat diperlukan, termasuk membuat peraturan permanen untuk melanjutkan kegiatan produktif dan memastikan kepentingan buruh dalam menentukan status kepemilikan kompleks produksi tebu Haft Tappeh.