Ankara, Purna Warta – Presiden Turki mengatakan bahwa pernyataan yang dikeluarkan oleh sejumlah pensiunan perwira Angkatan Laut Turki memiliki muatan kudeta.
Hal itu diungkapkan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dalam pidatonya pada Senin (5/4) seperti dilansir Sputnik.
“Bukan tugas 140 pensiunan pelaut untuk mengeluarkan pernyataan tentang debat politik dengan isi kudeta,” ucap Presiden Turki dalam pidatonya setelah rapat kabinet sepeti dilaporkan Anadolu.
“Tindakan yang diambil di tengah malam pasti telah dilakukan untuk tujuan yang jahat. Pejabat pemerintah tidak memiliki hak untuk melakukan hal massif semacam ini,” lanjutnya.
“Ini (pernyataan pensiunan AL) tidak bisa disebut kebebasan berekspresi. Kebebasan berekspresi tidak termasuk pernyataan yang mengancam pemerintah terpilih dengan kudeta. Semua serangan terhadap demokrasi Turki telah terjadi sejak pernyataan semacam itu dibuat,” ucapnya lagi.
“Kami sedang memeriksa pernyataan yang diterbitkan dan kami akan mengambil tindakan tegas dalam hal ini. Bersama dengan rakyat kami, kami akan memberikan hukuman yang diperlukan kepada mereka yang berani mengancam bangsa dan pemerintah terpilih,” sambungnya.
“Dalam situasi saat ini, kami tidak memiliki niat untuk menarik diri dari Perjanjian Montreux; Tetapi jika kebutuhan ini muncul di masa depan, kami tidak akan ragu untuk meninjau kontrak apa pun untuk pembangunan negara kami,” jelas Erdogan.
Perlu dicatat bahwa penangkapan dan interogasi para pensiunan perwira Angkatan Laut Turki dilakukan setelah mereka menerbitan surat terbuka yang berisi kekhawatiran tentang kemungkinan kebijakan Ankara untuk meninggalkan Perjanjian Montreux 1936, yang menjaga kedaulatan Turki atas kedua selat di Laut Hitam dan Marmara.
Menanggapi hal itu pemerintah Turki marah, dan mengatakan itu mengingatkan pada banyak kudeta yang telah terjadi dalam sejarah negara itu baru-baru ini dan dapat menimbulkan ancaman bagi pemerintah sipil.
Inti dari proyek air ini adalah Kanal Istanbul sepanjang 50 kilometer, yang membentang paralel dengan Kanal Bosphorus dan didukung oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan.
Para kritikus mengatakan saluran itu tidak termasuk dalam Perjanjian Montreux dan dapat menjadi awal dari konfrontasi angkatan laut besar-besaran.
Menurut Perjanjian Montreux, kapal sipil memiliki hak untuk melintasi dua selat antara Laut Hitam dan Marmara, sementara kapal perang dari negara-negara yang tidak termasuk dalam cekungan Laut Hitam tunduk pada pembatasan.
Baca juga: Bau-Bau Kudeta, Turki Tangkap 10 pensiunan Laksamana