Tehran, Purna Warta – Menteri luar negeri Iran telah meminta Denmark untuk mengambil langkah-langkah efektif untuk menghukum mereka yang berada di belakang tindakan penodaan terhadap kitab suci umat Islam baru-baru ini di negara itu dan untuk mencegah terulangnya tindakan penistaan agama tersebut.
Selama sebulan terakhir, Al-Qur’an telah mengalami tindakan penodaan oleh elemen-elemen ekstremis dalam insiden terpisah di Swedia dan Denmark, yang dilakukan di bawah naungan pemerintah negara-negara tersebut.
Baca Juga : Pasukan Zionis Tembak Pemuda Palestina Lainnya Dalam Serangan Baru di Nablus
Tindakan penodaan terhadap Al-Qur’an telah memicu kemarahan seluruh dunia Muslim, termasuk Iran, dan mendorong pemanggilan atau pengusiran utusan Swedia dan Denmark dari beberapa negara Muslim.
Berbicara dalam percakapan telepon dengan timpalannya dari Denmark, Husein Amir Abdullahian mengatakan pada hari Rabu bahwa penghinaan baru-baru ini telah melukai perasaan umat Islam dan pengikut agama Ibrahim lainnya, dan karena itu tindakan tersebut dihentikan.
“Kebebasan berekspresi bukanlah konsep yang dapat digunakan untuk membenarkan penargetan dan penyerangan nilai-nilai agama,” kata menteri luar negeri Iran, dan mencatat pengulangan tindakan tercela dan menghina seperti itu, telah mengingatkan pada waktu sebelum kedatangan Islam yang mana perbuatan tersebut dikutuk dalam istilah yang paling keras.
“Mengenai pengulangan fenomena menjijikkan menghina Al-Qur’an, pemerintah Denmark sangat diharapkan untuk mencegah terulangnya tindakan semacam itu melalui tindakan yang bertanggung jawab dan langkah-langkah efektif dan meminta pertanggungjawaban pelaku dengan hukuman paling keras,” katanya.
Lars Looke Rasmussen, diplomat Denmark, menyatakan penyesalan atas penghinaan tersebut dan mengatakan Denmark mengutuk keras setiap penodaan Al-Qur’an.
Baca Juga : Pejabat Tinggi HAM Iran: Keheningan Barat Atas Serangan Teroris Di Balik Momok Global
Dia menggambarkan “kebebasan berekspresi dan beragama, dan demonstrasi damai sebagai pilar utama konstitusi Denmark, tetapi ia pun menyesalkan beberapa orang yang telah menyalahgunakannya, dan kami anggap perbuatan itu tidak dapat diterima.”
“Beberapa orang yang melakukan hal itu tidak boleh dianggap sebagai perwakilan rakyat Denmark seluruhnya,” tegasnya.