Teheran, Purna Warta – Menteri Luar Negeri Iran menyebut sambutan pemerintah Bahrain kepada Menteri Luar Negeri rezim Israel sebagai suatu pengkhianatan terang-terangan terhadap aspirasi rakyat Palestina yang tertindas dan tangguh, dan mengatakan: “Hadiah rezim untuk wilayah dan Bahrain hanyalah ketidakamanan.”
Setelah kunjungan Menteri Luar Negeri Israel ke Manama dan penerimaan pejabat Bahrain, Menteri Luar Negeri Republik Islam Iran Hossein Amir Abdullahian menulis dalam tweet-nya dalam bahasa Arab hari Jumat (1/10): Pemerintah Bahrain menyambut rezim palsu Menteri Luar Negeri Zionisme jelas merupakan pengkhianatan terhadap perjuangan rakyat Palestina yang tertindas dan tangguh.
Baca Juga : Hamas Kecam Pemerintah Bahrain atas Kedatangan Lapid
Menteri Luar Negeri Israel Yair Lapid dan mitranya dari Bahrain meresmikan kedutaan Israel pertama di Manama kemarin (Kamis, 30/1).
“Kami hanya tahu satu negara, yang disebut Palestina, dan ibu kotanya adalah Yerusalem,” katanya. Tidak diragukan lagi, Tel Aviv adalah satu-satunya sebab ketidakamanan di Bahrain.
إن استقبال الحكومة البحرينية لوزير خارجية الكيان الصهيوني المزيف يعتبر خيانة صارخة لتطلعات الشعب الفلسطيني المظلوم والمقاوم. إننا نعرف دولة واحدة فقط اسمها #فلسطين وعاصمتها القدس. ولا شك أن تل أبيب لا تجلب سوى انعدام الأمن للمنطقة و #البحرين .
— H.Amirabdollahian امیرعبداللهیان (@Amirabdolahian) October 1, 2021
Sebelumnya, Saeed Khatibzadeh, juru bicara Kementerian Luar Negeri mengutuk penyambutan memalukan para penguasa Bahrain kepada Menteri Luar Negeri Israel dan hal ini sebenarnya bertentangan dengan keinginan rakyat Bahrain.
Yair Lapid tiba di Bahrain pada Kamis pagi (30 September) untuk kunjungan resmi pertama sejak normalisasi hubungan antara Tel Aviv dan Manama. “Kami memasuki Bahrain, saya sangat bangga mewakili Israel pada kunjungan resmi dan bersejarah pertamanya ke negara ini. Terima kasih atas sambutan hangat Anda.” tulisnya di halaman twitter-nya.
Baca Juga : Lapid Kunjungi Armada AS Bahrain Pasca Resmikan Kedutaan Israel
Bahrain dan rezim Zionis secara resmi menandatangani perjanjian normalisasi di Gedung Putih pada 15 September 2020 yang dimediasi oleh mantan Presiden AS Donald Trump, dan selanjutnya menandatangani perjanjian kerja sama di berbagai bidang.