Purna Warta – Undang-undang baru AS yang membolehkan departemen pendidikan untuk meletakkan pengawas pihak ketiga terkait anti-semit ke universitas negeri merupakan tindakan konyol, kata Dr. Gerald Horne, Profesor di Universitas Houston. Ia juga menjelaskan bahwa reaksi Amerika dalam menghadapi demo mahasiswa ini merupakan sebuah kapitulasi terhadap standar ganda.
Baca juga: Mantan Inspektur PBB: Protes Mahasiswa Amerika Adalah Hal Bagus
“Ini adalah sebuah kapitulasi terhadap standar ganda. Para mahasiswa kulit hitam sudah bertahun-tahun mengeluhkan terkait penghinaan terhadap mereka di kampus-kampus. Namun, mereka justru diminta untuk sabar dan menguatkan diri, jangan menjadi orang lemah. Padahal para mahasiswa pro-zionis, bahkan Garda Nasional diminta datang untuk melindungi mereka di kampus” ujar Dr. Horne.
Proferor itu juga menjelaskan bahwa reaksi Amerika mengirim garda keamanan nasional semacam itu bukanlah ide yang bagus. Ia menyinggung kejadian penembakan di Universitas Kent State tahun 1970 dimana sejumlah mahasiswa terbunuh oleh aparat keamanan dalam demo anti Perang Vietnam.
Ia mengamati bahwa pergerakan untuk mempromosikan gencatan senjat di Gaza itu sudah tesebar di seluruh dunia. “Gerakan ini sudah tersebar ke Paris, dimana kalian melihat demonstasi dan perkemahan mahasiswa di Sorbonne”, ujarnya. “Tentu saja kita akan tegas berdiri membela sampai para mahasiswa menang”.
Baca Juga : Iran Bebaskan Awak Kapal yang Ditahan sebagai Isyarat Kemanusiaan
Pejabat yang mengusulkan undang-undang anti-semit tersebut adalah Richie Torres dan Mike Lawler. Torres merupakan idola para kolumnis neo-konservatif di New York Times. Mike Lawler sendiri sedang mencari donasi dari Zionis dan miliuner Israel untuk pemilihannya kembali November mendatang, karena kemungkinan ia akan kalah.